Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju, Koordinasikan Penerapan WFH ASN

Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju, Koordinasikan Penerapan WFH ASN

Intuisi.id, Mamuju – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju. Pertemuan koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi, Selasa, 31 Maret 2026.

Koordinasi ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional, serta peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas.

Kunjungan delegasi Pemkab Mamuju dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mamuju, Muhammad Jufri Badau, beserta sejumlah pejabat terkait. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi mendalam mengenai teknis penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sejalan dengan edaran terbaru Pemprov Sulbar.

Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi yang menyambut positif kunjungan Pemkab Mamuju menjelaskan pembagian tugas antara Biro Organisasi dan BKPSDM Sulbar dalam pembuatan surat edaran.

‘’Untuk edaran WFH bagi PPPK dibuat oleh ibu Andi Hidayah Arif bersama timnya di BKPSDM, sedangkan untuk edaran WFH bagi ASN dibuat oleh Biro Organisasi,’’ terang Nur Rahmah.

Ia menambahkan, penerbitan surat edaran WFH mengacu pada Perpres No, 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah serta Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mamuju, Muhammad Jufri Badau, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mempelajari skema 4 hari kerja di kantor dan 1 hari WFH (setiap Jumat) yang baru saja diterapkan Pemprov Sulbar, agar sinkron dengan Pemkab Mamuju.

“Maksud kunjungan kami untuk mendapatkan petunjuk agar kebijakan WFH di Pemkab Mamuju berjalan sejalan dengan yang ditetapkan provinsi, sehingga pelayanan publik tetap prima meskipun ada penyesuaian tempat kerja,” kata Jufri Badau.

Diskusi dalam pertemuan tersebut fokus pada mekanisme absensi, pengawasan kinerja dan evaluasi kinerja harian saat WFH.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, dari Pemkab Mamuju Kabag Organisasi Ridho Ahmadi, Kabag Hukum Nuridah serta Perwakilan dari BKPP Kabupaten Mamuju Noer Aulia. Sementara dari Pemprov Sulbar juga hadir Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Andi Hidayah Arif, Kabid Teknologi Pemerintahan dan Ekosistem Taufan H. Prasetyo, Analis SDM Ahli Madya BKPSDM Hasmawati Hasan dan Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfoss Hafriansyah. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Rencana Pengelolaan Pulau Beras Basah oleh Pihak Ketiga, Awin Minta Warga Lokal Tak Dikesampingkan

    Rencana Pengelolaan Pulau Beras Basah oleh Pihak Ketiga, Awin Minta Warga Lokal Tak Dikesampingkan

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Rencana pengelolaan Pulau Beras Basah oleh pihak ketiga atau investor mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Kota Bontang. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengatakan bahwa keterlibatan warga lokal penting untuk memastikan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tidak hanya dinikmati pengelola, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Ia mengingatkan agar pengelolaan […]

  • DPRD Bontang Soroti Tingginya SILPA OPD, Dinilai Picu Risiko Fiskal Daerah

    DPRD Bontang Soroti Tingginya SILPA OPD, Dinilai Picu Risiko Fiskal Daerah

    • 0Komentar

    INTUISI.id – DPRD Kota Bontang menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko fiskal di tengah proyeksi pengetatan APBD tahun 2027. Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menilai efisiensi dan ketepatan perencanaan anggaran harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan […]

  • Memasuki Hari Ketiga Aksi Unras, Polresta Mamuju dan Satpol PP Lakukan Pengamanan Ketat di Kantor Bupati

    Memasuki Hari Ketiga Aksi Unras, Polresta Mamuju dan Satpol PP Lakukan Pengamanan Ketat di Kantor Bupati

    • 0Komentar

    Mamuju — Memasuki hari ketiga pelaksanaan aksi unjuk rasa (unras) yang dilakukan oleh mahasiswa dan tenaga kontrak yang tidak masuk dalam daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Polresta Mamuju bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Mamuju tetap melakukan pengamanan ketat di Kantor Bupati Mamuju, Selasa, 5 Januari 2026 Pengamanan […]

  • Pasangan Nomor Urut 1 Menguat, Tujuh Parpol Beri Dukungan

    Pasangan Nomor Urut 1 Menguat, Tujuh Parpol Beri Dukungan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase dan Chusnul Dhihin, semakin menguatkan posisinya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bontang 2024 setelah mendapatkan dukungan dari tujuh partai politik. Adapun partai-partai yang memberikan dukungan kepada pasangan ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan (PKN), Partai […]

  • Dinas Sosial Sulbar Dorong Penguatan Bantuan Logistik Bencana untuk Buffer Stock Dinsos Mamuju

    Dinas Sosial Sulbar Dorong Penguatan Bantuan Logistik Bencana untuk Buffer Stock Dinsos Mamuju

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) mendorong penguatan ketersediaan bantuan logistik bencana bagi Dinsos Kabupaten Mamuju sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di wilayah Mamuju. Bantuan yang didistribusikan pada Senin, 8 Desember 2025, meliputi family kit, kids ware, selimut, kasur, tenda gulung, paket sandang, hingga makanan siap saji. Ketersediaan logistik ini […]

  • DPRD Bontang Kaji Revisi Perda Miras, Alfin Minta Jangan Gegabah

    DPRD Bontang Kaji Revisi Perda Miras, Alfin Minta Jangan Gegabah

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Wacana legalitas Tempat Hiburan Malam (THM) di kawasan Berbas Pantai kembali memunculkan pembahasan terkait revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2002 tentang minuman keras (miras) di Kota Bontang. Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, menilai pemerintah daerah saat ini berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi terdapat […]

expand_less