Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Pemprov Sulbar Matangkan Persiapan Idul Fitri, 98 Puskesmas dan 16 RS Siap Siaga Saat Ops Ketupat Marano 2026

Pemprov Sulbar Matangkan Persiapan Idul Fitri, 98 Puskesmas dan 16 RS Siap Siaga Saat Ops Ketupat Marano 2026

Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam memastikan keamanan, kelancaran arus mudik, serta pelayanan terbaik bagi masyarakat selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah / 2026 Masehi.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor Operasi Ketupat Marano 2026 yang digelar di Aula Marannu Polda Sulawesi Barat, Jumat (6/3/2026).

Rapat koordinasi lintas sektor ini menjadi forum strategis untuk mematangkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama masa libur Idul Fitri.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, turut hadir mendampingi Gubernur dan Sekretaris Provinsi sebagai bentuk dukungan sektor kesehatan terhadap pelaksanaan operasi kemanusiaan tahunan tersebut.

Berdasarkan data sektor kesehatan, sebanyak 98 Puskesmas dan 16 Rumah Sakit di seluruh wilayah Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama masa pelaksanaan Operasi Ketupat Marano 2026.

Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan telah disiapkan untuk mengantisipasi berbagai potensi kondisi kedaruratan kesehatan yang dapat terjadi selama arus mudik maupun aktivitas masyarakat saat perayaan Idul Fitri.

“Seluruh fasilitas kesehatan di Sulawesi Barat, baik puskesmas maupun rumah sakit, siap mendukung pelaksanaan Ops Ketupat Marano 2026. Kami memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, sehat, dan nyaman,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.

Melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, serta berbagai instansi terkait, diharapkan pelaksanaan Operasi Ketupat Marano 2026 dapat berjalan dengan lancar serta mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat selama momentum Hari Raya Idul Fitri. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • SMSI Serahkan Sertifikat Keanggotaan Perusahaan Pers di Bontang

    SMSI Serahkan Sertifikat Keanggotaan Perusahaan Pers di Bontang

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bontang menyerahkan sertifikat keanggotaan kepada sejumlah perusahaan pers di Kota Bontang. Penyerahan ini merupakan bentuk pengakuan atas legalitas media yang telah memenuhi syarat sebagai perusahaan pers sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketua SMSI Bontang, Saparta Abdullah, menyampaikan sertifikasi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem media di Bontang, khususnya dalam menghadapi […]

  • Pengerjaan Renovasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang. (FOTO: UP/INTUISI.ID)

    Tingkatkan Fasilitas, RSUD Bontang Minta Maaf Ada Gangguan Layanan Sementara

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Manajemen RSUD Taman Husada Bontang menyampaikan permohonan maaf kepada pasien dan keluarga pasien atas gangguan layanan akibat proyek pembangunan yang sedang berlangsung di area rumah sakit. Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Kerjasama RSUD, Syariful Rahman, menjelaskan ada tiga proyek utama yang tengah dilaksanakan. Proyek tersebut meliputi pembangunan lift pasien di Gedung Bangkirai, pembangunan […]

  • Dorong Kemandirian Fiskal Daerah, Komisi III DPRD Sulbar Evaluasi PAD dan Retribusi

    Dorong Kemandirian Fiskal Daerah, Komisi III DPRD Sulbar Evaluasi PAD dan Retribusi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi III dalam rangka monitoring dan evaluasi peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi daerah. Rapat dilaksanakan pada Kamis, 12 Februari 2026, dipimpin oleh Ketua Komisi III, Usman Suhuria, turut hadir Anggota Komisi III, Saddam dan […]

  • Raperda RTRW Bontang 2026–2045 Jadi Kunci Arah Investasi dan Pengembangan Kawasan

    Raperda RTRW Bontang 2026–2045 Jadi Kunci Arah Investasi dan Pengembangan Kawasan

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2026–2045 dinilai akan menjadi instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan ekonomi dan investasi daerah dalam jangka panjang. Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Bontang menegaskan bahwa dokumen RTRW bukan hanya sekadar pedoman teknis penataan ruang, tetapi juga menjadi dasar utama […]

  • RKAB 2026 CV. Maju Bersama Dibahas, Dinas ESDM Sulawesi Barat Tegaskan Komitmen Pengawasan Tambang

    RKAB 2026 CV. Maju Bersama Dibahas, Dinas ESDM Sulawesi Barat Tegaskan Komitmen Pengawasan Tambang

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik dan benar. Salah satunya melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) Tahun 2026 CV. Maju Bersama, perusahaan tambang pasir di Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan ini berlangsung, Kamis, 26 Februari 2026, di Aula Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat. Pembahasan […]

  • Yusuf T. Silambi: Alokasi Anggaran Harus Dukung Mitigasi Bencana di Kutai Timur

    Yusuf T. Silambi: Alokasi Anggaran Harus Dukung Mitigasi Bencana di Kutai Timur

    • 0Komentar

    Kutai Timur, Intuisi.id— Yusuf T. Silambi, anggota DPRD Kutai Timur, menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung mitigasi bencana di wilayah rawan. Ia meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan dana bagi pembangunan infrastruktur, pelatihan, dan program edukasi masyarakat guna mengurangi risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. “Mengandalkan reaksi setelah bencana terjadi […]

expand_less