Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Rupiah Menguat Terhadap Dolar AS, Peso Filipina dan Rupee India Juga Naik

Rupiah Menguat Terhadap Dolar AS, Peso Filipina dan Rupee India Juga Naik

INTUISI.ID – Rupiah berhasil menguat sedikit terhadap dolar Amerika Serikat (AS), ada perdagangan Jumat (31/5/2024) siang.

Pukul 11.30 WIB, rupiah mencatatkan level Rp 16.245 per dolar AS, mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen dari hari sebelumnya yang berada di Rp 16.265 per dolar AS.

Di kawasan Asia, rupiah turut bersinar dengan peso Filipina dan rupee India yang juga menguat terhadap dolar AS.

Peso Filipina mencatat kenaikan sebesar 0,22 persen, sementara rupee India naik 0,03 persen.

Namun, beberapa mata uang Asia lainnya terpaksa mengalami pelemahan terhadap dolar AS.

Won Korea mencatatkan pelemahan terdalam sebesar 0,23 persen, diikuti oleh dolar Taiwan (-0,13 persen), yuan China (-0,12 persen), baht Thailand (-0,10 persen), ringgit Malaysia (-0,07 persen), dolar Singapura (-0,07 persen), yen Jepang (-0,006 persen), dan dolar Hong Kong (-0,003 persen).

Sementara itu, indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia berada di level 104,85, naik dari sehari sebelumnya yang berada di 104,71.

Sejarah Rupiah

Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945 menetapkan berlakunya mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia (RI), yaitu uang De Javasche Bank, uang Hindia Belanda dan uang Jepang.

Dalam upaya memperkuat kedaulatan finansial Indonesia pasca kemerdekaan, Menteri Keuangan A.A. Maramis mengeluarkan Dekrit penting yang terdiri dari tiga keputusan signifikan.

Keputusan pertama menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi mengakui hak dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang untuk menerbitkan dan menandatangani surat-surat perintah membayar uang serta dokumen lain yang berhubungan dengan pengeluaran negara. Langkah ini diambil untuk menghapus pengaruh dan kontrol Jepang atas sistem keuangan Indonesia yang baru merdeka.

Keputusan kedua menetapkan bahwa mulai tanggal 29 September 1945, semua hak dan wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh pejabat pemerintahan tentara Jepang diserahkan kepada Pembantu Bendahara Negara. Pejabat baru ini ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Penyerahan wewenang ini bertujuan untuk memastikan bahwa kontrol keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia.

Keputusan ketiga menginstruksikan bahwa kantor-kantor kas negara dan semua instansi yang menjalankan tugas kas negara, termasuk kantor pos, harus menolak pembayaran atas surat perintah membayar uang yang tidak ditandatangani oleh Pembantu Bendahara Negara. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap pengeluaran negara diawasi dengan ketat dan hanya dilakukan berdasarkan otorisasi dari pejabat yang sah.

Dekrit ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengendalikan keuangan negara dan memastikan bahwa semua transaksi serta pengeluaran negara dilakukan dengan otorisasi yang tepat dari pejabat yang ditunjuk. Ini merupakan langkah tegas untuk menegaskan kedaulatan Indonesia di bidang keuangan dan pemerintahan setelah berakhirnya pendudukan Jepang.

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pj. Gubernur Sulbar Tegaskan ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak 2024

    Pj. Gubernur Sulbar Tegaskan ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak 2024

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024, PJ Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Barat untuk menjaga netralitas. Hal ini dituangkan dalam Surat Instruksi Gubernur Sulbar Nomor 100.3.4.1/4/IX/2024 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024 yang […]

  • Kesbangpol Sulbar Imbau Warga Lapor RT/RW Sebelum Mudik

    Kesbangpol Sulbar Imbau Warga Lapor RT/RW Sebelum Mudik

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar memperhatikan keamanan rumah dan lingkungan sebelum meninggalkan tempat tinggal. Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat, Darwis Damir, di Mamuju, Jumat (13/3/2026), mengatakan langkah tersebut penting dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa mudik. Menurut […]

  • Hadiri Kegiatan Revitalisasi LPTQ, Murdanil: Kita Memastikan Nilai-nilai Alquran Menjadi Pedoman

    Hadiri Kegiatan Revitalisasi LPTQ, Murdanil: Kita Memastikan Nilai-nilai Alquran Menjadi Pedoman

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Plt. Karo Pemkesra Setda. Prov. Sulbar, Murdanil, tampil sebagai pemateri dalam kegiatan Revitalisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) yang digelar di Asrama Haji Sulbar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, pada Kamis, 11 September 2025. Dengan mengusung tema “Memperkuat & Memodernisasi LPTQ dalam Mengoptimalkan Peran Menjaga dan Merawat Kemanusiaan”, Murdanil menegaskan […]

  • Jaga Akurasi Neraca Daerah, BPKAD Sulbar Intensifkan Pendampingan Jurnal Penyusutan Aset Perangkat Daerah

    Jaga Akurasi Neraca Daerah, BPKAD Sulbar Intensifkan Pendampingan Jurnal Penyusutan Aset Perangkat Daerah

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju –  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi melaksanakan kegiatan pendampingan penginputan jurnal penyusutan aset ke dalam neraca Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 5 Maret 2026, bertempat di ruang rapat Bidang Perbendaharaan […]

  • Pemprov Sulbar–KPP Mamuju Perkuat Sinergi Fiskal: ASN Diwajibkan Aktivasi Coretax DJP

    Pemprov Sulbar–KPP Mamuju Perkuat Sinergi Fiskal: ASN Diwajibkan Aktivasi Coretax DJP

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) terus memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pelaksanaan sosialisasi pendaftaran sekaligus aktivasi akun Wajib Pajak (WP) pada sistem Coretax DJP, bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju. […]

  • Plt Kepala Bapperida Sulbar Ikuti Tahapan Akhir Seleksi Terbuka JPT Pratama

    Plt Kepala Bapperida Sulbar Ikuti Tahapan Akhir Seleksi Terbuka JPT Pratama

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Darwis Damir, mengikuti tahapan akhir Seleksi Terbuka Pengisian 12 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tahapan tersebut berupa paparan dan wawancara yang digelar pada Senin, 15 Desember 2025. Darwis menyampaikan, wawancara pada tahap akhir ini […]

expand_less