Intuisi.id, Mamuju – Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat mengungkap penyebab lonjakan signifikan jumlah koperasi aktif sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan tersebut dipicu oleh kehadiran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berkembang di berbagai kabupaten di Sulawesi Barat.
Hal ini disampaikan Tim Pengelola Data Sektoral Koperindag Sulbar, Masliah, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Publikasi Sulawesi Barat Dalam Angka 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar di Aula Kantor BPS Sulbar, Kamis, 12 Februari 2026.
Kegiatan tersebut bertujuan melakukan konfirmasi dan sinkronisasi data sektoral tingkat provinsi sebagai dasar perencanaan pembangunan yang juga sejalan dengan misi Pancadaya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Masliah memaparkan bahwa jumlah koperasi aktif di Sulawesi Barat mengalami peningkatan signifikan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Polewali Mandar, jumlah koperasi aktif bertambah 175 unit atau tumbuh 134,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan serupa terjadi di Kabupaten Mamasa dengan penambahan 189 koperasi aktif, serta Kabupaten Mamuju Tengah yang meningkat 95,31 persen.
Menurut Masliah, faktor utama lonjakan tersebut adalah implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mendorong pembentukan koperasi baru di tingkat desa dan kelurahan.
“Pertumbuhan koperasi aktif yang signifikan di tahun 2025 ini karena adanya koperasi Merah Putih,” ujar Masliah.
Ia menjelaskan, pertambahan jumlah koperasi aktif di beberapa kabupaten hampir sebanding dengan jumlah KDKMP yang terbentuk. Di Kabupaten Polewali Mandar, misalnya, dari total 175 koperasi aktif baru, sebanyak 167 di antaranya merupakan Koperasi Merah Putih. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Barat.
Masliah menegaskan, program KDKMP menjadi motor penggerak penguatan ekonomi kerakyatan di daerah. Melalui koperasi desa, masyarakat memiliki wadah ekonomi yang lebih terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
