Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sinergi Pemprov Sulbar dan Kejati, Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN Dimatangkan

Sinergi Pemprov Sulbar dan Kejati, Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN Dimatangkan

Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat untuk memfinalisasi draf Kesepakatan Bersama terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Rabu (4/2/2026).

Rapat tersebut merupakan langkah strategis Pemprov Sulbar guna memastikan setiap kebijakan dan tindakan administratif memiliki landasan hukum yang kuat serta memperoleh pendampingan hukum yang tepat dari Kejati Sulbar. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.

Dari pihak Kejati Sulbar, rapat dihadiri oleh Hidjaz Yunus, selaku Kepala Seksi Perdata, H. Syamsul Alam R., sebagai fungsional Datun, serta Laode Hakim, selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum.

Sementara itu, Pemprov Sulbar diwakili oleh Nuryani, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Andi Armiyati, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Fatwansyah, Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Dhany Sadri, Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam rapat tersebut, kedua belah pihak membedah draf kesepakatan guna menyelaraskan ruang lingkup kerja sama, khususnya terkait pemberian bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Selain itu, pembahasan juga mencakup pemberian pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Terkait jadwal penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), forum menyepakati bahwa pelaksanaannya bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan ketersediaan waktu pimpinan.

“Untuk jadwal penandatanganan secara resmi, kami akan menyesuaikan kembali dengan ketersediaan waktu pimpinan, baik Gubernur maupun Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar,” ujar perwakilan Biro Tata Pemerintahan dalam rapat tersebut.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta meminimalkan potensi sengketa hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Wali Kota Bontang Targetkan Bantuan Laptop untuk Guru Swasta

    Wali Kota Bontang Targetkan Bantuan Laptop untuk Guru Swasta

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menargetkan pemberian bantuan laptop bagi guru swasta sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Neni menyampaikan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen akan dimaksimalkan untuk mendukung kebutuhan sekolah, termasuk bagi lembaga pendidikan swasta. Ia menjelaskan, sebelumnya bantuan laptop telah diberikan kepada guru sekolah negeri. […]

  • Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim. (Foto : Ist)

    Revisi Perda Penanggulangan Bencana, Solusi Kurangi Risiko Bencana di Kota Tepian

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menekankan pentingnya merevisi Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bencana untuk mengurangi risiko bencana di Kota Samarinda, mengingat tingkat risiko bencana di kota ini masih tergolong menengah hingga tinggi. “Jika Perda ini telah disempurnakan, kita berharap bisa menekan risiko bencana di Samarinda. Dengan demikian, kejadian bencana dapat […]

  • 24.000 Hektar Lahan Transmigrasi Siap Digarap, Sulbar Targetkan Penurunan Kemiskinan

    24.000 Hektar Lahan Transmigrasi Siap Digarap, Sulbar Targetkan Penurunan Kemiskinan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 146, angka ini jauh di atas rata-rata nasional, mencerminkan tingkat kesejahteraan petani yang cukup baik, dan tingginya NTP banyak ditopang sektor pertanian di kawasan transmigrasi. Hal itu Ia sampaikan Suhardi Duka saat Rapat Koordinasi Tematik Ketransmigrasian 2025 bersama Menteri Transmigrasi Muhammad […]

  • DPD Partai Demokrat Sulbar Sambut Ketua Bakomstra DPP di Bandara Tampa Padang

    DPD Partai Demokrat Sulbar Sambut Ketua Bakomstra DPP di Bandara Tampa Padang

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat menyambut kedatangan Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, di Bandara Tampa Padang Mamuju, Jumat, 28 November 2025. Herzaky disambut sejumlah tokoh penting Partai Demokrat Sulbar yang mewakili Ketua DPD Demokrat Sulbar, Suhardi Duka. Hadir di antaranya Anggota DPR RI Fraksi Demokrat […]

  • Kantor Pusdalops BPBD Sulbar Segera Difungsikan, Dukung Penguatan Sistem Informasi Kebencanaan Daerah

    Kantor Pusdalops BPBD Sulbar Segera Difungsikan, Dukung Penguatan Sistem Informasi Kebencanaan Daerah

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Kantor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam waktu dekat akan segera difungsikan. Pusdalops yang menjadi pusat kendali informasi dan koordinasi penanggulangan bencana ini diharapkan mampu memperkuat sistem kesiapsiagaan, mitigasi, serta respon cepat terhadap berbagai potensi bencana di wilayah Sulbar. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad […]

  • Sinkronisasi Data Jaminan Sosial, Dinsos Sulbar Ikuti Rekonsiliasi Peserta BPJS PBPU

    Sinkronisasi Data Jaminan Sosial, Dinsos Sulbar Ikuti Rekonsiliasi Peserta BPJS PBPU

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan rekonsiliasi data peserta BPJS Kesehatan segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Jumat 5 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat validasi data, meningkatkan akurasi status kepesertaan, serta memastikan seluruh peserta PBPU yang menjadi tanggungan Pemprov Sulbar terdaftar secara tepat […]

expand_less