Pengisian data Dukung Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025, Pemkesra Sulbar Rakor Bersama Biro Hukum
- BERITA Pemerintahan
- calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
Intuisi.id, Mamuju – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Biro Hukum terkait pengisian data dukung Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat GWPP Biro Pemkesra, dan turut hadir Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemkesra, Muhdar pada rabu (29/10).
Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian IKK, salah satunya terkait kebijakan beasiswa Provinsi Sulawesi Barat, yang menjadi salah satu program strategis pemerintah daerah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Koordinasi ini bertujuan memastikan seluruh dokumen kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, telah sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.
Sementara itu, di tempat terpisah, Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Indeks Kualitas Kebijakan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam reformasi birokrasi. Melalui koordinasi lintas biro seperti ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk program beasiswa daerah, disusun dan diimplementasikan secara akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Murdanil. (*)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Isbat Nikah Massal di Tommo, KemenHAM Sulbar Soroti Hak Anak dan Kepastian Hukum Keluarga
- 0Komentar
Intuisi.id, Mateng – Sebanyak 100 pasangan di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, mengikuti nikah dan isbat nikah massal terpadu, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membuka akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas status perkawinan dan keluarga. Pelaksanaan nikah dan isbat nikah massal tersebut melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta […]
-
Bukan Sekadar Ngopi, Pupuk Kaltim Dorong Pegiat Kopi Bontang Naik Kelas
- 0Komentar
INTUISI.ID – Bisnis kopi di Bontang tak lagi sebatas soal secangkir minuman. Tumbuhnya kedai kopi, komunitas, home brewer hingga barista membuka ruang ekonomi baru yang bisa dikembangkan menjadi usaha mandiri. Melihat potensi tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui Gerakan Mandiri Usaha Mikro Kecil (GEMA UMK) mendorong peningkatan kompetensi para pegiat kopi di Bontang. […]
-
Pergantian Kades Bukan Alasan Pecat Perangkat Desa, Muhammad Ramli Bawa Penjelasan Kemendagri
- 0Komentar
INTUISI.id – Kepala desa yang baru terpilih tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk merombak atau memberhentikan perangkat desa sesuka hati hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan. Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Kabupaten Pangkep dari Partai Demokrat, Muhammad Ramli, setelah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Senin (14/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas Rancangan […]
-
Wakili Kapolda Sulbar, Kapolresta Mamuju Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Al Ikhlas Oleh Menteri Agama RI
- 0Komentar
Mamuju – Mewakili Kapolda Sulawesi Barat, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ikhlas Cabang Mamuju, yang berlokasi di Dusun Pasada Desa Botteng Utara, Kabupaten Mamuju, Senin (21/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, […]
Rekomendasi
-
Gubernur Sulbar Pimpin Rakor Lintas Sektor Bahas Persetujuan Substansi RTRW di Kementerian ATR/BPN
- 0Komentar
Intuisi.id, Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektor bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kamis (11/12/2025) di Jakarta. Rapat tersebut membahas permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat. Rakor ini dihadiri oleh Ketua DPRD […]
-
Tepat Hitung, Tepat Gerak: BPKAD Sulbar Mantapkan Strategi UP 2026
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar rapat perhitungan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2026 bagi seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar, Senin (12/1/2026). Dilaksanakan di Ruang Rapat Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, Andi Kustia Hatta, […]
-
Bapperida Sulbar Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026, Siap Jadikan Data Fondasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Komitmen ini disampaikan oleh Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, saat mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sensus […]
-
Kolaborasi Lintas Sektor, Bapperida Sulbar Siapkan Strategi Tekan Inflasi dan Perkuat Ketahanan Ekonomi
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat perannya dalam pengendalian inflasi dengan berpartisipasi aktif dalam penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2027. Dokumen strategis ini diharapkan menjadi panduan lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung visi kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim […]
-
Kawal Implementasi PP Tunas, KominfoSS Sulbar: Platform Digital Wajib Lindungi Anak
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) resmi berjalan efektif sejak 28 Maret 2026. PP Tunas ini mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memberikan perlindungan bagi […]
-
RS Bhayangkara Polda Sulbar Beri Perawatan Intensif Anak Perempuan Korban Dugaan Kekerasan
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Manajemen Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Sulawesi Barat memberikan perawatan medis intensif kepada ZR (17), seorang anak perempuan di bawah umur yang ditemukan dalam kondisi kritis pada Kamis dini hari, 15 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 Wita. Korban ditemukan dengan kondisi leher terikat di samping Bengkel Yasdi, Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Mamunyu, […]
Saat ini belum ada komentar