Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Perizinan Dapur MBG di Bontang Dipercepat, DPMPTSP dan Dinkes Lakukan Pendampingan Khusus

Perizinan Dapur MBG di Bontang Dipercepat, DPMPTSP dan Dinkes Lakukan Pendampingan Khusus

INTUISI.ID – Proses perizinan dapur untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Tidak seperti pengurusan izin usaha pada umumnya yang dilakukan secara daring, penerbitan Surat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG justru dilakukan secara manual melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Menurut Sofyansyah, Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, SLHS merupakan dokumen yang sangat penting untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan sebelum makanan didistribusikan ke masyarakat.

“Karena program MBG termasuk prioritas nasional, proses perizinannya kami percepat dengan mekanisme khusus,” ujar Sofyansyah, Selasa (21/10/2025).

Selain mengurus SLHS, lanjutnya, pengelola dapur MBG juga mendapat pendampingan dalam pembuatan sertifikat halal yang berada di bawah kewenangan BPJPH Provinsi. DPMPTSP Bontang turut membantu penginputan data ke dalam aplikasi SiHalal, agar prosesnya berjalan lancar meski dilakukan secara daring.

“Pendampingan ini kami lakukan karena sistem antara BPJPH dan Badan Gizi Nasional (BGN) belum terintegrasi, sehingga prosesnya sedikit lebih panjang,” jelasnya.

Ia menambahkan, percepatan perizinan ini dimungkinkan berkat sinergi antara BGN dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Melalui kolaborasi tersebut, dapur MBG tidak perlu lagi melalui prosedur reguler yang biasanya memakan waktu lebih lama.

Sofyansyah menegaskan, langkah percepatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya pemerintah memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat benar-benar aman dan layak konsumsi.

“Dengan dukungan lintas lembaga, kami menargetkan seluruh dapur MBG di Bontang segera memiliki dua dokumen penting—SLHS dan sertifikat halal—agar makanan yang disalurkan tidak hanya bergizi dan lezat, tetapi juga higienis serta terjamin kehalalannya,” pungkasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Yusuf T. Silambi Dukung Portal Transparansi sebagai Alat Antikorupsi

    Yusuf T. Silambi Dukung Portal Transparansi sebagai Alat Antikorupsi

    • 0Komentar

    Kutai Timur, Intuisi.Id – Peluncuran portal transparansi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendapatkan dukungan penuh dari Yusuf T. Silambi, anggota DPRD Kutai Timur. Ia menyebut portal ini sebagai langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Langkah ini adalah gebrakan yang sangat positif dan layak didukung. Transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan […]

  • Pemprov dan DPRD Sulbar Setujui Ranperda APBD 2025

    Pemprov dan DPRD Sulbar Setujui Ranperda APBD 2025

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Setelah melalui pembahasan panjang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Persetujuan tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPRD Sulbar pada Sabtu malam, 30 November 2024. Agenda tersebut juga mencakup persetujuan program pembentukan Peraturan Daerah […]

  • DLH Mamasa Pastikan IPAL SPPG Makuang Berfungsi Optimal

    DLH Mamasa Pastikan IPAL SPPG Makuang Berfungsi Optimal

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamasa – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mamasa melakukan monitoring dan pengawasan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makuang, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, 20 April 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas pelayanan gizi tidak mencemari lingkungan sekitar. Dalam proses […]

  • Bangun Sistem Pajak Terhubung, Tim IT Bapenda Sulbar Terima Kunjungan PDE Mamuju Bahas Data e-Samsat

    Bangun Sistem Pajak Terhubung, Tim IT Bapenda Sulbar Terima Kunjungan PDE Mamuju Bahas Data e-Samsat

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Upaya mempercepat transformasi digital pelayanan pajak daerah terus diperkuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tim Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar menerima kunjungan jajaran Pengolahan Data Elektronik (PDE) UPTD Pelayanan Pajak Mamuju guna membahas sinkronisasi data pada sistem e-Samsat. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 26 Februari 2026 tersebut difokuskan pada integrasi basis […]

  • TPT Rendah, Sulbar Berpeluang Raih Insentif Fiskal dari Pusat

    TPT Rendah, Sulbar Berpeluang Raih Insentif Fiskal dari Pusat

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju –  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuka peluang meraih Dana Insentif Fiskal (DIF) dari pemerintah pusat. Peluang ini muncul setelah Sulbar dinilai berhasil menjaga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetap konsisten di bawah rata-rata nasional. Capaian itu dipaparkan langsung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah untuk dimensi penurunan pengangguran yang […]

  • Raih Predikat SPBE Memuaskan, Biro Organisasi Setda Sulbar Perkuat Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    Raih Predikat SPBE Memuaskan, Biro Organisasi Setda Sulbar Perkuat Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) telah selesai dilaksanakan. Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar memperoleh indeks SPBE 4,38 dengan predikat Memuaskan. Hasil ini lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2024 dengan indeks 3,92 predikat Sangat Baik. Capaian ini memperkuat komitmen Biro Organisasi Setda […]

expand_less