INTUISI.ID – Pemerintah kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) kembali menyuarakan pentingnya peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal itu terungkap dalam audiensi APEKSI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Jumat (19/09/2025), di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Audiensi tersebut juga dihadiri Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto dan diikuti perwakilan wali kota dari berbagai daerah. Topik utama yang dibahas adalah Transfer Keuangan Daerah (TKD), meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang kini dianggap belum sepenuhnya mampu menopang kebutuhan pembangunan kota.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan daerahnya sangat bergantung pada dana transfer pusat. Menurutnya, kebutuhan pembangunan yang mendesak membuat tambahan anggaran menjadi mutlak.
“Program prioritas kami di 2026 meliputi penanganan banjir, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Semua itu membutuhkan dukungan dana transfer yang memadai,” kata Neni.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, dalam RAPBN 2026 pemerintah mengalokasikan tambahan dana transfer sebesar Rp43 triliun. Pagu indikatif naik dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Namun, ia mengakui jumlah itu belum kembali ke level 2024 yang sempat mencapai Rp919 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Neni menyatakan Pemkot Bontang harus melakukan penyesuaian APBD agar tetap realistis dengan kemampuan anggaran.
Wakil Mendagri Bima Arya turut mengingatkan agar keterbatasan TKD tidak sampai menurunkan kualitas layanan publik. “Kami mendorong agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu, meskipun terjadi pengurangan anggaran,” ujarnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi momentum mencari solusi konkrit atas tantangan fiskal daerah. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, pembangunan kota diharapkan tetap berjalan, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. (*)
