4 Keputusan Diterbitkan DPRD Sulbar Soal Penolakan Tambang Pasir di Karossa
- BERITA PARIWARA Pemerintahan
- calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
INTUISI.ID, Mamuju – Aksi unjuk rasa aliansi masyarakat Karossa, Mamuju Tengah (Mateng) yang menolak tambang pasir di Sungai Karossa, berakhir dengan sejumlah kesepakatan yang dituangkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Sulbar, Kamis, 16 Januari 2025.
Setelah menunggu hingga malam, warga pengunjuk rasa sempat tersulut emosi lantaran Anggota DPRD Sulbar dinilai lamban mengeluarkan rekomendasi.
Seorang ibu rumah tangga, Musdawati, yang juga ikut dalam aksi penolakan tambang pasir di Sungai Karossa, mengatakan mereka terpaksa meninggalkan rumah demi mempertahankan kampung mereka.
Untuk itu, mereka kekeh tidak akan meninggal Kantor DPRD Sulawesi Barat sebelum membawa pulang rekomendasi pencabutan Izin tambang di Sungai Karossa itu. “Bagaimna ini bu, kami tidak akan pulang sebelum ada hasil,” ucap Musdawati penuh harap.
Setelah menunggu beberapa saat, akhir pada pukul 20.15 WITA para pimpinan DPRD Sulbar menemui massa aksi dan menyerahkan empat poin keputusan.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, mengatakan dalam waktu dekat akan mengunjungi dan melakukan jajak pendapat kepada masyarakat Mateng dan Pasangkayu yang terdampak Tambang Pasir.
“Kami akan meninjau langsung, untuk memastikan radius berapa lokasi pertambangan dari pemukiman warga dan apabila ditemukan fakta yang tidak sesuai akan dijadikan bahan evaluasi oleh pihak opd terkait,” ujar Amaliah
Empat poin keputusan itu dibacakan langsung oleh Anggota DPRD Sulbar dari partai Golkar, M. Khalil Qibran. Berikut poinnya :
1. Meminta kepada pihak PT Alam Sumber Rejeki dan PT Yakusa Tolelo Nusantara untuk tidak beraktivitas sampai ada hasil evaluasi dari pihak terkait.
2. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan upaya – upaya lain sebelum dan setelah adanya kesimpulan dalam upaya lembaga DPRD Sulbar untuk mengkroscek lebih jauh tentang permasalahan yang timbul di masyarakat.
3. DPRD Sulbar akan meminta data dokumen pihak OPD terkait dan Pihak perusahaan.
4. DPRD Sulbar merekomendasikan OPD terkait untuk mengevaluasi dokumen terbitnya perizinan tambang PT.ASR dan PT. YTN untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. (ADV)
forum Komentar (0)
Terkait
-
40 Administrator Sulbar Ikuti PKA 2026, Gubernur Suhardi Duka Sampaikan Materi Integritas dan Wawasan Kebangsaan
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Gedung Theater Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (12/8/2026). Pelatihan diikuti 40 peserta dari perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar menggunakan metode blended learning dengan pembiayaan dari APBD Sulbar. Dalam arahannya, Suhardi Duka menekankan integritas sebagai nilai dasar yang tidak […]
-
Sambut HUT ke-81 RI, Pemprov Sulbar Doakan Indonesia Makin Makmur dan Berkeadilan
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar dzikir dan doa kebangsaan di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Rabu (12/8/2026) malam. Kegiatan diawali dengan salat Magrib berjamaah sebelum dilanjutkan dengan dzikir dan doa bersama. Suasana khidmat mewarnai kegiatan yang menjadi momentum untuk mensyukuri kemerdekaan sekaligus mengenang […]
-
Angin Segar bagi PPPK Sulbar, Pemprov Dapat Tambahan Dana Rp70 Miliar
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Kabar baik datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah pusat memberikan tambahan transfer anggaran sebesar Rp70 miliar yang akan digunakan untuk mendukung belanja pegawai. Tambahan anggaran tersebut menjadi ruang fiskal bagi Pemprov Sulbar untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji PPPK sekaligus sejumlah hak pegawai yang […]
-
Respon Dugaan Pelanggaran, Lapas Bontang Gelar Razia Mendadak di Sejumlah Kamar Hunian
- 0Komentar
INTUISI.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang bergerak cepat menindaklanjuti informasi mengenai dugaan keberadaan telepon seluler dan aktivitas pelanggaran di dalam lingkungan lapas. Jajaran petugas Lapas Bontang langsung menggelar razia dan penggeledahan mendadak terhadap sejumlah kamar hunian pada Selasa malam (11/8/2026). Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat sekaligus upaya deteksi dini untuk memastikan […]
Rekomendasi
-
Tim Pastipadu Bersama Sejumlah Perusahaan Susun Rencana Aksi Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
- 0Komentar
Intuisi.id, Mateng – Tim Pastipadu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama sejumlah perusahaan mitra resmi memulai langkah kolaboratif untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Mamuju Tengah. Upaya ini ditandai dengan kegiatan diseminasi dan pengenalan aplikasi dashboard Pastipadu yang digelar di Topoyo, Senin, 1 Desember. Tim Teknis Pastipadu Pemprov Sulbar, Muhammad Ikhwan menyampaikan, diseminasi […]
-
Pemprov Sulbar Berlakukan Kerja Dari Rumah Bagi PPPK Selama Dua Bulan, Gaji Tetap Berjalan
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menggelar rapat dadakan dengan Sekda, Bapenda, BPKAD, dan perwakilan BKPSDM untuk mengkaji terkait THR dan Gaji 13 bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu, dan menghasilkan sejumlah kesimpulan. Hasil rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memutuskan memberlakukan kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan bagi ribuan […]
-
Pemprov Sulbar Sukses Gelar Lomba Video Pendek HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Para Pemenang Diberi Penghargaan
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) sukses menggelar Lomba Pembuatan Video Pendek dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini resmi berakhir dengan dilakukannya penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba, berupa sertifikat dan uang tunai. Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung, Selasa 19 Agustus 2025, di Kantor Dinas […]
-
Kasus Uang Palsu Mandek, HMI Mamuju Kecewa!
- 0Komentar
INTUISI.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju mengungkapkan kekecewaan terkait penanganan kasus uang palsu oleh Polda Sulawesi Barat (Sulbar). Sekretaris HMI Mamuju, Hajril Hajura, menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian kasus ini. Menurutnya, upaya advokasi yang telah dilakukan oleh HMI Mamuju tidak membuahkan hasil yang memuaskan. “Sampai sekarang, tidak ada perkembangan signifikan terkait […]
-
Perkuat Akuntabilitas, Inspektorat Sulbar Serahkan Laporan Hasil Audit kepada DLHK
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Plt. Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Wahidah Harun bersama tim menyerahkan Laporan Hasil Audit kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (5/3/2026). Penyerahan laporan tersebut berlangsung di Kantor DLHK Sulbar dan diterima langsung oleh Kepala DLHK, Zulkifli Manggazali. Penyampaian Laporan Hasil Audit ini […]
-
Gubernur Sulbar Rotasi Sejumlah Pejabat, Junda Maulana sebagai Plh Sekda Sulbar
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, resmi menyerahkan surat tugas kepada sejumlah pejabat untuk mengisi posisi Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemprov Sulbar, pada Senin, 20 Oktober 2025. Penyerahan dilakukan di ruang kerja Gubernur Sulbar Dalam arahannya, Suhardi Duka menegaskan, penunjukan pejabat ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas […]
Saat ini belum ada komentar