Zulfikar Suhardi Dukung Penuh Pembentukan DOB Kota Mamuju, Siap Kawal di DPR RI
- BERITA Pemerintahan
- calendar_month Jumat, 5 Des 2025

Intuisi.id, Mamuju – Anggota Komisi IV DPR RI dapil Sulawesi Barat, Muhammad Zulfikar Suhardi (MZS), menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju hingga ke tingkat pusat. Hal ini disampaikannya dalam Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Kelayakan DOB Kota Mamuju yang digelar di Hotel Maleo Town Square (MATOS), Kamis (4/12/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bupati Mamuju Sutinah Suhardi tersebut bertujuan memperbarui kajian akademik pemekaran wilayah, menggantikan kajian lama tahun 2014 yang sudah tidak relevan. Kajian baru ini disusun bersama Universitas Brawijaya Malang.
Hadir dalam FGD tersebut Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi, Raja Mamuju Bau Akram Dai, serta perwakilan akademisi dan pejabat terkait.
“Kota Mamuju adalah pusat pemerintahan provinsi. Statusnya harus sejalan dengan fungsi strategisnya. Transformasi menjadi DOB kota akan memperbaiki tata kelola, memperkuat layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” tegas Zulfikar.
Ia menegaskan bahwa moratorium pemekaran daerah tidak menutup sama sekali kemungkinan pembentukan DOB.
“Preseden sudah ada, seperti lima provinsi baru di Papua. Yang penting kita bisa membuktikan urgensi dan manfaat pembentukan Kota Mamuju,” jelasnya.
Zulfikar berjanji akan aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan lintas komisi di DPR RI agar DOB Kota Mamuju masuk dalam prioritas nasional.
Sementara itu, Gubernur Suhardi Duka juga menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap pembentukan Kota Mamuju sebagai ibu kota provinsi. Ia menekankan pentingnya kajian akademik yang kuat agar daerah baru nantinya tidak bergantung pada dana transfer pusat.
Bupati Sutinah Suhardi menyebut FGD ini sebagai langkah sejarah. “Pembentukan DOB adalah ikhtiar menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan efektif,” ujarnya.
Ia berharap proses kajian hingga administrasi nasional dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. (*)
- person

Saat ini belum ada komentar