Sangatta, Intuisi.Id – Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, menilai pentingnya pelaksanaan pelatihan mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam pemerintahan. Ia menganggap kegiatan ini sebagai langkah penting untuk membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kutai Timur.
Menurut Yusuf, masyarakat perlu memahami hak-hak mereka, seperti mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, agar dapat terlibat lebih aktif dalam proses demokrasi. Di sisi lain, ia juga menegaskan pentingnya warga untuk mengetahui kewajiban mereka sebagai warga negara, termasuk membayar pajak dan berpartisipasi dalam pemilu.
“Warga harus menyadari kewajiban mereka, termasuk dalam hal membayar pajak dan ikut serta dalam pemilu,” ungkapnya pada Selasa (24/11/2024).
Yusuf percaya bahwa pelatihan ini akan membantu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Ia menilai, partisipasi masyarakat yang aktif dapat membuat pemerintah lebih tanggap terhadap kebutuhan warganya, yang pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik.
Sebagai contoh, Yusuf menyebut beberapa daerah lain yang telah berhasil melaksanakan program serupa. Ia mencatat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat secara signifikan setelah diadakan pelatihan mengenai hak dan kewajiban. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan.
Namun, Yusuf juga menyadari bahwa program ini memerlukan persiapan yang matang, termasuk anggaran yang memadai dan pelatih yang kompeten. Ia meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan pelatihan ini agar dapat menjangkau sebanyak mungkin peserta.
“Anggaran untuk kegiatan ini harus diprioritaskan agar dapat menjangkau lebih banyak orang,” tegas Yusuf.
Di akhir wawancara, Yusuf menyampaikan harapannya agar masyarakat Kutai Timur dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam pemerintahan. Ia optimis bahwa dengan pemahaman yang cukup, masyarakat akan lebih berani menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat Kutai Timur dapat memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat berperan aktif dalam proses demokrasi yang ada, dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel,” tandasnya.(ADV)
