INTUISI.ID, Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menyoroti pentingnya evaluasi mendalam terhadap hubungan antara kinerja aksi konvergensi dengan angka prevalensi stunting yang masih berfluktuasi di daerah ini.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Hotel d’Shanum Mamuju, Selasa, 14 Oktober 2025.
Mewakili Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, Junda menegaskan bahwa forum evaluasi ini memiliki urgensi strategis. Selain merupakan amanat Kementerian Dalam Negeri, kegiatan ini juga menjadi ruang refleksi untuk menilai efektivitas delapan aksi konvergensi terhadap upaya penurunan stunting serta dampaknya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kinerja ekonomi daerah.
“Secara pelaksanaan delapan aksi konvergensi, Pemerintah Sulawesi Barat sebenarnya sudah di atas rata-rata. Namun, kita dihadapkan pada data prevalensi yang sangat fluktuatif,” ujar Junda.
Ia memaparkan data stunting Sulbar yang sempat menurun dari 40,03% pada tahun 2020 menjadi 33,8% pada 2021, namun kembali meningkat ke 35% pada 2022 dan 35,4% pada 2023. Junda juga menyoroti fenomena di masa lalu, di mana kabupaten dengan skor kinerja konvergensi tertinggi justru memiliki angka stunting tertinggi.
“Ini menunjukkan bahwa kinerja aksi belum tentu berkorelasi lurus dengan penurunan angka stunting. Inilah yang perlu kita evaluasi bersama tanpa saling menyalahkan data,” tegasnya.
Menurut Junda, akar persoalan yang harus diidentifikasi salah satunya adalah efektivitas intervensi di lapangan. Ia mencontohkan masih rendahnya angka kunjungan Posyandu, yakni sekitar 68%, yang mengindikasikan belum meratanya jangkauan layanan terutama di wilayah terpencil yang justru paling berisiko terhadap stunting.
Sebagai langkah strategis, Pemprov Sulbar telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PASTIPADU) yang diketuai langsung oleh Wakil Gubernur.
Program ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, yakni mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia unggul.
“Melalui PASTIPADU, kami memulai intervensi di 12 lokus proyek percontohan yang tersebar di seluruh kabupaten. Tahun 2026, akan diperluas menjadi 72 lokus yang didanai APBD dan 17 lokus dari CSR perusahaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp330 miliar, Gubernur telah menginstruksikan agar program prioritas di 72 lokus tetap berjalan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga ditugaskan untuk memastikan agar kegiatan penanganan stunting dan kemiskinan tidak terdampak.
“Kita harus akui, program penanganan stunting masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing OPD. Melalui PASTIPADU, diharapkan ada kolaborasi nyata antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa,” tutur Junda.
Menutup sambutannya, Junda menyampaikan pesan Wakil Gubernur bahwa penanganan stunting adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang. “Membangun manusia tidak seperti membangun jalan yang hasilnya langsung terlihat. Ini membutuhkan keyakinan dan visi panjang untuk masa depan generasi kita,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Mamuju, Wakil Bupati Mamasa, Ketua TPPS Kabupaten, serta perwakilan dari Bapperida/Bappeda dan Dinas Kesehatan se-Sulawesi Barat. (*)
