search

Ikuti Kami

facebook.com instagram.com Threads threads.com youtube.com x.com tiktok.com telegram.org id.pinterest.com
Beranda » BERITA » Terapi Autisme Dibatasi Usia, Pemkot Bontang Dorong Kebijakan Lebih Fleksibel

Terapi Autisme Dibatasi Usia, Pemkot Bontang Dorong Kebijakan Lebih Fleksibel

Terapi Autisme Dibatasi Usia, Pemkot Bontang Dorong Kebijakan Lebih Fleksibel

Intuisi.id – Keluhan masyarakat terkait pembatasan layanan terapi autisme yang hanya ditanggung hingga usia 7 tahun oleh BPJS Kesehatan mendapat respons dari Pemerintah Kota Bontang.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyatakan pihaknya akan mengajukan persoalan tersebut kepada BPJS Kesehatan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan.

Ia mengungkapkan, banyak orang tua merasa waktu terapi yang ditanggung terlalu singkat. Pasalnya, anak dengan autisme umumnya baru teridentifikasi pada usia sekitar lima tahun.

“Banyak laporan dari masyarakat soal batas usia terapi yang hanya sampai 7 tahun. Padahal sebagian anak baru diketahui mengalami autisme di usia 5 tahun, sehingga waktu intervensinya menjadi sangat terbatas,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah selama ini telah berupaya memberikan akses layanan kesehatan melalui program BPJS gratis yang dibiayai dari APBD. Namun, dalam pelaksanaannya tetap ada aturan yang harus diikuti.

“Kami sudah membantu masyarakat lewat pembiayaan BPJS dari APBD. Tapi memang ada ketentuan yang tidak bisa dilanggar karena berkaitan dengan kemampuan pembiayaan BPJS itu sendiri,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tingginya kebutuhan layanan terapi bagi anak dengan gangguan tumbuh kembang. Hal itu terlihat dari meningkatnya kunjungan ke poli tumbuh kembang di sejumlah fasilitas kesehatan.

“Sekarang layanan tumbuh kembang di rumah sakit cukup padat. Bahkan suasananya seperti ruang belajar karena banyaknya anak yang menjalani terapi,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, Pemkot Bontang berencana mengusulkan agar kebijakan pembiayaan terapi autisme dapat lebih fleksibel, khususnya bagi anak dari keluarga kurang mampu.

“Kami akan menyampaikan usulan ini ke BPJS agar ada kelonggaran, terutama untuk anak-anak yang masih membutuhkan terapi di atas usia 7 tahun,” tegasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tags
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Terkait

Rekomendasi

  • DPRD Sulbar Gelar RDPU Terkait Isu Tambang dan Lingkungan Hidup
    BERITA DPRD Sulbar

    DPRD Sulbar Gelar RDPU Terkait Isu Tambang dan Lingkungan Hidup

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pertemuan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Taufiq Agus, berlangsung dihadiri oleh berbagai instansi, termasuk Biro Hukum, ESDM, PTSP, PUPR, Dinas Kehutanan, Kesbangpol, serta perwakilan dari PT. Bonehau Prima Coal, Jumat 9 Agustus 2024. Taufiq Agus menjelaskan bahwa RDPU ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya. “Kami […]

  • Pembangunan Fisik di Kecamatan Kutim Disorot Kristian Hasmadi, Minta Kualitas Ditingkatkan
    BERITA PARIWARA Politik

    Pembangunan Fisik di Kecamatan Kutim Disorot Kristian Hasmadi, Minta Kualitas Ditingkatkan

    • 0Komentar

    Kutai Timur Intuisi.id – Kualitas pembangunan fisik di kecamatan-kecamatan Kutai Timur menjadi perhatian Anggota Komisi C DPRD, Kristian Hasmadi. Ia menyoroti bahwa sejumlah proyek pembangunan masih minim kualitas, sehingga tidak memberi hasil optimal yang diharapkan oleh masyarakat. “Saya akan keras walaupun itu teman-teman misalnya ada pokir-pokir mereka dan saya lihat, pekerjaan mereka tidak beres saya […]

  • Pj Gubernur Sulbar Hadiri Upacara Penutupan Pendidikan Bintara Polri Gelombang 1 Tahun 2024 di Majene
    BERITA Pemerintahan

    Pj Gubernur Sulbar Hadiri Upacara Penutupan Pendidikan Bintara Polri Gelombang 1 Tahun 2024 di Majene

    • 0Komentar

    INTUISI.id, Majene – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, bersama sejumlah pimpinan Forkopimda Sulbar, menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang 1 Tahun 2024 yang berlangsung di Lapangan Hitam SPN Mekatta, Kecamatan Malunda, pada Kamis (11/07/2024). Upacara ini dipimpin oleh Wakapolda Sulbar, Brigjen Pol Rachmat Pamudji, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam acara […]

  • Kampanye SDK-JSM di Toabo, Tiga Mantan Kades  Janji Kemenangan 92,5 Persen
    BERITA PARIWARA Politik

    Kampanye SDK-JSM di Toabo, Tiga Mantan Kades  Janji Kemenangan 92,5 Persen

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Tiga mantan Kepala Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, turut serta dalam kampanye terbatas pasangan calon Suhardi Duka (SDK)–Jenderal (Purn) Salim S. Mengga (JSM) dan pasangan calon Bupati Mamuju Sutinah Suhardi–Yuki Permana, Sabtu, 12 Oktober 2024. Mantan Kepala Desa Bahri Tiro menegaskan keyakinannya bahwa kemenangan besar SDK di Toabo pada Pilgub 2017 […]

  • Dari PLTMH hingga Penertiban IUP: Dinas ESDM Sulbar Pastikan RPJMD 2025–2029 Selaras Misi SDK-JSM
    BERITA Pemerintahan SOSIAL

    Dari PLTMH hingga Penertiban IUP: Dinas ESDM Sulbar Pastikan RPJMD 2025–2029 Selaras Misi SDK-JSM

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat lanjutan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Anggaran 2026, Sabtu 14 Juni 2025. Rapat berlangsung di ruang serbaguna Kantor Dinas ESDM Pemprov Sulbar, dipimpin langsung Mohammad Ali […]

  • Kadisdikpora Ikuti Evaluasi Implementasi SAKIP untuk Tingkatkan Kinerja Dinas Pendidikan Mamuju
    BERITA Pemkab Mamuju

    Kadisdikpora Ikuti Evaluasi Implementasi SAKIP untuk Tingkatkan Kinerja Dinas Pendidikan Mamuju

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Kabupaten Mamuju, Hj. Murniani, mengikuti Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) di Kantor Bupati Mamuu pada Senin, 29 Juli 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju. Kadisdikpora, Hj. Murniani menuturkan bahwa evaluasi ini […]

expand_less