Syamsul Samad Pimpin Komisi I Lakukan Kunker ke Diskominfo-SP Sulsel

INTUISI.ID, Makassar – Untuk Mengoptimalkan upaya dalam meningkatkan kinerja dan kualitas seleksi calon anggota Komisioner Komisi Informasi (KI) dan calon anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulawesi Selatan pada Selasa, 30 Juli 2024.

Kunjungan ini bertujuan sebagai konsultasi dan sharing informasi, sekaligus bagian dari kegiatan benchmarking untuk mempelajari tahapan seleksi dan mekanisme yang telah diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Rombongan Kunker Komisi I DPRD Sulbar dipimpin oleh Ketua Komisi I, Syamsul Samad, bersama beberapa anggota Komisi I, antara lain H. Syahrir Hamdani, Yulianti, S.ST, serta Mu’min, Ketua KPID Sulbar. Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Diskominfo-SP Sulsel, Sultan Rakib, dan didampingi oleh Kabid Komunikasi dan Humas, Fitra, beserta staf di Ruang Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel.

Ketua Komisi I, Syamsul Samad, mengungkapkan bahwa Pemprov. Sulsel dipilih sebagai tujuan utama benchmarking regulasi rekrutmen karena dianggap sukses dalam menjalankan proses seleksi komisioner KI dan KPID tahun lalu secara transparan, akuntabel, dan profesional.

“Kami ke Diskominfo Sulsel untuk melihat best practice proses yang terjadi di sini berkaitan dengan rekrutmen KPID dan Komisi Informasi. Kami berharap pengalaman yang dilalui oleh Sulsel dapat kami terapkan dengan baik di level Timsel, Kominfo, maupun dalam Fit and Proper Test di Komisi I,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Diskominfo-SP, Sultan Rakib, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Komisi I DPRD Sulbar.

“Saat ini kami masih menunggu hasil Fit and Proper Test dari DPRD Sulsel, selanjutnya untuk dilakukan pelantikan sebagai anggota komisioner yang baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa meskipun proses rekrutmen berjalan, tugas pokok dan fungsi KI dan KPID dalam diseminasi informasi, pelayanan permohonan informasi publik, serta pengawasan terhadap lembaga penyiaran publik tetap berjalan dengan baik.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *