INTUISI.ID, Mamuju – Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan kinerja impresif dalam pengendalian inflasi pada Maret 2025. Berdasarkan rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, inflasi year on year (yoy) tercatat sebesar 1,55 persen, menempatkan Sulbar di peringkat ketiga terbaik secara nasional.
Capaian ini menunjukkan arah positif dalam stabilitas ekonomi daerah, karena telah berada dalam rentang target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, yaitu antara 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Angka tersebut juga mencerminkan perbaikan signifikan dibandingkan bulan Februari 2025 lalu, di mana Sulbar sempat mencatatkan deflasi sebesar -0,24 persen (yoy).
Secara bulanan (month to month/mtm), inflasi Sulbar pada Maret mencapai 2,23 persen, sementara secara tahun kalender (year to date/ytd) sebesar 0,64 persen. Dibandingkan dengan inflasi nasional yoy sebesar 1,03 persen, inflasi Sulbar memang sedikit lebih tinggi namun tetap dalam batas wajar.
Jika ditinjau berdasarkan kabupaten, inflasi yoy di Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 1,20 persen dengan inflasi bulanan sebesar 1,97 persen. Sementara di Kabupaten Majene, inflasi yoy sebesar 2,11 persen dan inflasi bulanan mencapai 2,64 persen.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar, Abdul Waris Bestari, menyampaikan bahwa capaian ini menandakan stabilitas harga pangan di Sulbar cukup terjaga.
“Inflasi yang terkendali ini menunjukkan dinamika harga yang stabil. Namun, kita tetap harus waspada dan terus mendorong kesejahteraan petani, terutama di sektor perkebunan dan peternakan, agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Waris.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pengendalian harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) akan terus dilakukan secara konsisten. Menurutnya, GPM akan difokuskan menyasar wilayah pinggiran kota, yang selama ini cenderung rentan terhadap gejolak harga.
“Pemantauan pasar akan dilakukan secara rutin setiap minggu untuk mengecek ketersediaan dan harga pangan pokok. GPM tetap menjadi strategi utama kita dalam mengendalikan inflasi di level konsumen,” tutupnya.
Capaian ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor antara Pemprov Sulbar dan stakeholder terkait dalam menjaga kestabilan harga pangan mulai membuahkan hasil nyata. (*)
