INTUISI.ID, Mamuju – RSUD Mamuju kembali dihadapkan pada dilema terkait kualitas pelayanan kesehatan, menyusul kasus meninggalnya seorang pasien anak bernama Hilman pada 10 Januari 2025. Kasus ini memicu sorotan publik setelah keluarga pasien mengklaim bahwa pelayanan yang diterima tidak memadai.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Mamuju, dr. Hj. Sitti Sulfiah Suhardi, menyayangkan informasi yang dinilai kurang berimbang. Ia menegaskan bahwa RSUD telah memberikan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Pasien masuk dalam kondisi darurat dan telah mendapatkan penanganan profesional dari dokter. Kami juga memiliki dokumen pelayanan, termasuk rekaman CCTV yang mendukung fakta tersebut,” ujar dr. Sulfiah.
Menurut dr. Sulfiah, salah satu penyebab sering terjadinya kesalahpahaman adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang skema jaminan kesehatan, terutama yang terkait dengan BPJS.
Ia mencontohkan beberapa kondisi yang tidak ditanggung BPJS, seperti kecelakaan kerja, perkelahian, kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur, hingga kasus kematian bagi pasien yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS.
“Sering kali pasien yang masuk tidak aktif dalam kepesertaan BPJS, atau bahkan tidak memiliki BPJS sama sekali. Hal ini menjadi dilema bagi kami, terutama jika pasien mengalami kondisi buruk seperti meninggal dunia,” jelasnya.
Dr. Sulfiah menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk memastikan kepesertaan BPJS aktif, terutama mengingat pemerintah Kabupaten Mamuju telah menjamin pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS.
“Setiap pasien yang tidak ditanggung BPJS diwajibkan mengisi persetujuan sebagai pasien di luar tanggungan. Namun, sering kali ini menjadi persoalan besar ketika terjadi kondisi yang tidak baik bagi pasien,” tambahnya.
Sebagai langkah ke depan, RSUD Mamuju berencana menjalin kerja sama dengan pihak lain, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), untuk membantu membiayai pasien yang menghadapi kondisi mendesak tanpa jaminan kesehatan.
Dr. Sulfiah menyatakan bahwa RSUD Mamuju akan terus melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki sistem pelayanan, termasuk memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan guna memfasilitasi jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat.
“Kami berharap, dengan kolaborasi semua pihak, dilema seperti ini dapat diminimalkan di masa depan,” tutupnya. (*)
