Pra-Evaluasi Pelayanan Publik 2026 Berlanjut, Enam OPD di Sulbar Jadi Sasaran Pendampingan

Intuisi.id, Mamuju – Pra-Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Barat memasuki hari keempat, Jumat (6/3/2026).

Pada tahap ini, tim evaluator memperbanyak kunjungan langsung ke sejumlah organisasi penyelenggara pelayanan.

Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik ini sendiri menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Misi Kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.

Tim gabungan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, Inspektorat, dan BKPSDM turun ke enam Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) untuk memastikan kesiapan dokumen pendukung sekaligus melihat langsung kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap unit pelayanan siap menghadapi evaluasi utama yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki, menjelaskan bahwa pada hari keempat pra-evaluasi, tim menyasar enam lokus layanan. Masing-masing adalah UPTD PPA, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, UPTD Samsat Mamuju, serta Biro Organisasi.

Menurutnya, dalam proses evaluasi ini tim menyoroti enam aspek penilaian yang mencakup sekitar 30 indikator, sekaligus menindaklanjuti sejumlah rekomendasi hasil evaluasi tahun 2025.

“Kami dari Biro Organisasi terus melakukan pendampingan kepada OPP agar dapat melakukan perbaikan dengan mengacu pada hasil evaluasi tahun sebelumnya,” kata Subuki yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Evaluasi.

Salah satu perhatian utama tim evaluator adalah aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan, serta responsivitas instansi terhadap pengaduan masyarakat. Selain itu, seluruh OPP juga didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi secara lebih maksimal dalam pelayanan publik.

Anggota tim evaluator, Baharuddin, mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang masih sering ditemui dalam penilaian pelayanan publik adalah minimnya perhatian pimpinan terhadap pemenuhan indikator pelayanan.

Menurutnya, kurangnya instruksi dan pengawasan dari pimpinan sering berdampak pada rendahnya kesiapan dokumen maupun bukti dukung yang dibutuhkan dalam evaluasi.

“Ketika pimpinan kurang memberi perhatian, bawahan juga cenderung bekerja seadanya. Akibatnya, pemenuhan bukti dukung yang dinilai dalam PEKPPP menjadi tidak maksimal,” ujar Baharuddin.

Beberapa organisasi penyelenggara pelayanan yang telah dikunjungi juga berharap pendampingan dari Biro Organisasi dapat dilakukan secara berkala, sehingga perbaikan dalam aspek pelayanan publik bisa dilakukan lebih terarah. (*)