Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Pemkesra Sulbar Gelar Rakor Penyusunan Laporan dan Penetapan Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemkesra Sulbar Gelar Rakor Penyusunan Laporan dan Penetapan Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal

INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan dan Penetapan Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertempat di Ruang Rapat Karo Pemkesra.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.4/2851/S tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Layanan Standar Pelayanan Minimal. Rapat dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar serta kabupaten se-Sulawesi Barat.

Plt. Kepala Bagian Pemerintahan, Ulfian, menegaskan bahwa penerapan SPM merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat.

“SPM harus dimaknai bukan sekadar dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan seluruh warga memperoleh layanan dasar yang layak, merata, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Analis Kebijakan Ahli Muda, Muh. Dhany Sadry, menambahkan bahwa penerapan SPM berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

“SPM membantu pemerintah daerah lebih fokus pada isu-isu fundamental seperti penurunan angka stunting, penanggulangan kemiskinan, mengurangi anak tidak sekolah, serta pencegahan pernikahan dini,” jelasnya.

Semntara itu ditempat yang terpisah, Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, menyampaikan bahwa keberhasilan penerapan SPM tidak terlepas dari koordinasi lintas sektor dan pemutakhiran data.

“Ketersediaan data yang akurat menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan serta langkah tindak lanjut yang tepat. Tanpa data yang valid, target pelayanan dasar sulit dicapai secara optimal,” ungkapnya, Kamis 18 September 2025.

Ini juga menjadi bagian menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antarperangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, semakin kuat sehingga implementasi Standar Pelayanan Minimal dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Jelang HBKN, Pemprov Gencarkan Berbagai Kegiatan dalam Mengendalikan Inflasi

    Jelang HBKN, Pemprov Gencarkan Berbagai Kegiatan dalam Mengendalikan Inflasi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa daerah dengan tingkat inflasi tinggi harus mengambil langkah pengendalian yang lebih intensif dan terukur. Dalam rapat pengendalian inflasi nasional, ia meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat stabilisasi harga, memastikan kecukupan pasokan pangan, serta melakukan intervensi cepat terhadap komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga. Wamendagri juga menekankan pentingnya […]

  • KominfoSS Sulbar Dampingi OPD Kelola Medsos Dan Kejar Verifikasi Akun Resmi

    KominfoSS Sulbar Dampingi OPD Kelola Medsos Dan Kejar Verifikasi Akun Resmi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KominfoSS) mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat kehadiran digital, termasuk menargetkan verifikasi akun media sosial sebagai kanal resmi layanan publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan coaching clinic yang difokuskan pada pendampingan pengelolaan platform media sosial OPD. Program ini tidak sekadar […]

  • Bahas Tindak Lanjut Temuan BPK-RI, BPKPD Sulbar Gelar Pertemuan Strategis dengan PT Pertamina Patra Niaga

    Bahas Tindak Lanjut Temuan BPK-RI, BPKPD Sulbar Gelar Pertemuan Strategis dengan PT Pertamina Patra Niaga

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Suasana hangat menyelimuti ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Jumat pagi 24 Oktober 2025. BPKPD Sulbar menerima kunjungan dari PT Pertamina Patra Niaga, yang dihadiri langsung oleh Supiyatin, Manajer PT Pertamina Patra Niaga Area Sulawesi, bersama timnya. Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala BPKPD […]

  • Masyarakat Mulai Rasakan Manfaat Program SDK-JSM Bantuan Jaringan Internet Mulai Disalurkan

    Masyarakat Mulai Rasakan Manfaat Program SDK-JSM Bantuan Jaringan Internet Mulai Disalurkan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Program kerja Pemprov Sulbar dibawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Mayjen (Purn) Salim S Mengga dalam membangun daerah mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Mamasa. Terutama, pada program zero blankspot di wilayah Sulbar, dimana 22 titik desa tahun 2025. Program ini juga menyasar sekolah-sekolah maupun Puskesmas yang ada […]

  • HARGANAS ke-32 di Mamasa, Kadis PUPR Sulbar Tekankan Pentingnya Infrastruktur Tangguh

    HARGANAS ke-32 di Mamasa, Kadis PUPR Sulbar Tekankan Pentingnya Infrastruktur Tangguh

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju– Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Surya Yuliawan Syarifuddin, menghadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke‑32 yang digelar di Kabupaten Mamasa, Selasa (29/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Jambore IPeKB Sulbar yang berlangsung selama empat hari, dan mengusung tema “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju.” […]

  • Bahas APBD 2025, Wagub Sulbar Tegaskan Komitmen Pembagunan Pro Rakyat

    Bahas APBD 2025, Wagub Sulbar Tegaskan Komitmen Pembagunan Pro Rakyat

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, MAMUJU – Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang digelar dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa 12 Agustus 2025. Rapat paripurna ini merupakan bagian dari rangkaian proses legislasi daerah yang bertujuan menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan […]

expand_less