Intuisi.id, Mamuu – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat tak ingin memasang target yang meleset. Dalam langkah tegas memperkuat struktur fiskal daerah, Bapenda Sulbar menggelar rapat sinkronisasi penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi tahun 2026 sekaligus penyusunan rencana target retribusi tahun 2027.
Rapat berlangsung Rabu 11 Februari 2026, pukul 09.00 WITA sampai selesai, di Ruang Rapat Bapenda Sulbar.
Seluruh OPD pengampu retribusi daerah lingkup Pemprov Sulbar dipanggil untuk duduk bersama dalam pembahasan yang disebut berlangsung “head to head” dan berbasis data riil.
Dipimpin Plt. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Muh. Saleh, didampingi Plt. Kasubid Perencanaan Pendapatan, Haeruddin, forum ini tidak sekadar membahas angka, melainkan membongkar potensi sekaligus hambatan yang selama ini mengganjal optimalisasi penerimaan retribusi daerah.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa era penyusunan target berbasis asumsi telah berakhir.
“Kita mengundang OPD pengampu retribusi daerah lingkup Pemprov Sulbar, secara head to head membedah potensi retribusi yang bisa dicapai, tentu dengan mendengarkan langsung permasalahan dan kendala yang ada. Target harus presisi, bukan sekadar optimistis,” tegas Abdul Wahab.
Menurutnya, pendekatan presisi ini menjadi krusial agar target retribusi 2026 dan 2027 benar-benar realistis, terukur, serta memiliki strategi pencapaian yang jelas. Setiap OPD diminta memaparkan capaian, tren potensi, kendala regulasi, hingga efektivitas mekanisme pemungutan yang berjalan.
Muh. Saleh menambahkan, sinkronisasi ini sekaligus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja retribusi daerah.
“Bukan hanya angka yang kita kejar. Kita pastikan ada indikator kinerja, skema penguatan tata kelola, serta mitigasi risiko agar target tidak kembali meleset,” ujarnya.
Langkah ini sjalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta memastikan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas. Optimalisasi retribusi daerah dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Dengan konsolidasi lintas OPD dan pemetaan potensi yang lebih detail, Bapenda Sulbar menargetkan struktur penerimaan retribusi menjadi lebih sehat, akurat, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap, melalui perencanaan yang presisi dan berbasis data, kontribusi retribusi terhadap PAD dapat meningkat signifikan dalam dua tahun ke depan.
Rapat ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Sulbar tengah memperketat manajemen pendapatan daerah, memastikan setiap potensi retribusi teridentifikasi, terukur, dan termaksimalkan demi mendukung pembangunan yang lebih progresif di Sulawesi Barat. (Rls)
