Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Omnibus Law Dorong Investasi di Bontang, Pemkot Siapkan Strategi Jaga Keseimbangan Usaha Lokal

Omnibus Law Dorong Investasi di Bontang, Pemkot Siapkan Strategi Jaga Keseimbangan Usaha Lokal

INTUISI.ID – Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) membawa perubahan signifikan dalam iklim investasi di berbagai daerah, termasuk di Kota Bontang.

Melalui regulasi ini, pemerintah daerah didorong untuk memberikan kemudahan dan membuka ruang investasi yang lebih luas bagi para pelaku usaha.

Idrus, Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, mengatakan bahwa Omnibus Law menitikberatkan pada kemudahan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko yang diterapkan dalam sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Dengan sistem tersebut, proses perizinan kini jauh lebih efisien dibandingkan sebelumnya.

“Melalui sistem baru ini, investor diharapkan semakin percaya diri menanamkan modalnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Idrus, Jumat (24/10/25).

Menurutnya, kemudahan investasi tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja di berbagai sektor.

Namun, ia menilai kemajuan ini juga membawa tantangan baru dalam hal persaingan usaha, terutama dengan hadirnya jaringan minimarket skala nasional di berbagai wilayah.

Sebelumnya, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan untuk membatasi jumlah atau lokasi minimarket besar demi menjaga keberlangsungan usaha kecil.

Namun, dengan adanya Omnibus Law, seluruh investor kini memiliki kesempatan yang sama selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Selama syarat administrasi dan teknis terpenuhi, kami tidak bisa menolak. Semua pelaku usaha berhak mendapatkan perlakuan yang setara,” jelas Idrus.

Kendati demikian, Pemkot Bontang tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha lokal dengan investor besar.

DPMPTSP bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) akan melakukan koordinasi untuk membahas mekanisme dan batasan yang lebih jelas mengenai keberadaan minimarket di setiap wilayah kota.

“Sebenarnya sudah ada ketentuan mengenai jumlah minimarket nasional per kelurahan, tapi perlu kami evaluasi lagi agar lebih transparan dan bisa dipahami masyarakat,” tutupnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Inspektorat Sulbar Gelar Sosialisasi dan Asistensi Reviu Kecukupan Anggaran dan SDM Bagi Inspektorat Kabupaten

    Inspektorat Sulbar Gelar Sosialisasi dan Asistensi Reviu Kecukupan Anggaran dan SDM Bagi Inspektorat Kabupaten

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan asistensi reviu kecukupan/memadai anggaran dan sumber daya manusia (SDM) bagi Inspektorat Daerah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 21 Oktober 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, dengan tujuan mendukung pelaksanaan pedoman penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for […]

  • Apresiasi dari Tempo, Pj Bahtiar: Menanam Bukan Sekadar Penghijauan

    Apresiasi dari Tempo, Pj Bahtiar: Menanam Bukan Sekadar Penghijauan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Jakarta – Tempo Media Group memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang dianggap berkontribusi signifikan terhadap pembangunan di tingkat daerah dan nasional. Salah satunya, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin, yang dianugerahi penghargaan dalam kategori Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana pada acara Malam Apresiasi Tokoh Indonesia 2024, Selasa (10/9) di Jakarta. Dalam sambutannya, […]

  • Distapang Sulbar Gelar Pasar Murah Dua Hari, Harga Komoditas Disubsidi Rp3.000 per Kilogram

    Distapang Sulbar Gelar Pasar Murah Dua Hari, Harga Komoditas Disubsidi Rp3.000 per Kilogram

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) selama dua hari berturut-turut untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan jelang akhir tahun. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abd Waris Bestari mengatakan kegiatan GPM pertama dilaksanakan di Desa Bambu pada Kamis, 2 Oktober kemarin, dilanjutkan hari ini di […]

  • DPRD Samarinda Rampungkan Finalisasi Raperda Ekonomi Kreatif

    DPRD Samarinda Rampungkan Finalisasi Raperda Ekonomi Kreatif

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda telah menyelesaikan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Tahap akhir ini merupakan proses penyelarasan substansi dan sistematisasi regulasi sebelum diajukan ke sidang paripurna untuk penetapan. Anggota Bapemperda, Abdul Rohim, menjelaskan bahwa rapat finalisasi yang digelar pada Selasa (2/12/2025) telah menghasilkan […]

  • Kapolresta Mamuju Dukung Musda KBPP Polri Sulbar, Semoga Lahirkan Kepengurusan yang Inovatif, Solid dan Bersinergi

    Kapolresta Mamuju Dukung Musda KBPP Polri Sulbar, Semoga Lahirkan Kepengurusan yang Inovatif, Solid dan Bersinergi

    • 0Komentar

    Mamuju – Kapolresta Mamuju menghadiri upacara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) II Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Sulawesi Barat yang digelar di Mamuju Town Square, Sabtu, 25 April 2026 Kegiatan tersebut berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Gubernur Sulawesi Barat, Kapolda Sulbar, Ketua Umum KBPP Polri, pejabat utama Polda Sulbar, […]

  • Muatan Rancangan RTRW Sulbar Kembali Dibahas di Tingkat Nasional

    Muatan Rancangan RTRW Sulbar Kembali Dibahas di Tingkat Nasional

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Muatan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali dibahas di tingkat nasional melalui forum diskusi lintas sektor yang digelar hari ini secara online, Senin, 5 Januari 2026, mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WITA. Melalui pembahasan lanjutan di tingkat nasional ini, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan dokumen RTRW […]

expand_less