Musrenbang RKPD 2026: Bupati Sutinah Fokus Infrastruktur dan Ketahanan Pangan, Gubernur Janjikan 50 Miliar untuk Mamuju

INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Mamuju, Kamis, 17 April 2025.

Mengusung tema “Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Menunjang Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Ketahanan Pangan, Pendidikan, dan Kesehatan Demi Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan”.

Musrenbang ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK), jajaran Forkopimda Mamuju, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menegaskan fokus pembangunan daerah pada tahun 2026 akan tetap diarahkan pada penguatan infrastruktur dan ketahanan pangan.

Ia mengaku bersyukur atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulbar yang siap mengintervensi program pembangunan di Mamuju.

“Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembukaan Musrenbang. Fokus di tahun 2026 nanti masih tetap pada infrastruktur dan ketahanan pangan, sesuai visi misi pemerintah pusat dan provinsi Sulbar,” ujar Sutinah.

Lebih lanjut, Sutinah menyampaikan kabar menggembirakan bahwa Gubernur SDK berkomitmen mengalokasikan minimal Rp50 miliar untuk Kabupaten Mamuju pada 2026. Bantuan tersebut akan diarahkan langsung untuk membenahi infrastruktur yang menunjang sektor pertanian dan perkebunan.

“Ini kesyukuran bagi kami, ditengah keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Provinsi akan mengintervensi program. Tentu Rp50 miliar itu akan kita gunakan betul-betul sesuai kebutuhan masyarakat Mamuju,” katanya.

Beberapa kecamatan penghasil pertanian dan perkebunan disebut masih menghadapi kendala akibat infrastruktur jalan yang belum maksimal. Pemkab Mamuju akan memprioritaskan pembangunan jalan-jalan penghubung di daerah tersebut.

Untuk tahun ini, Sutinah memaparkan bahwa terdapat alokasi Rp18 miliar di Tapalang Barat dan Rp5 miliar di dalam Kota Mamuju yang merupakan bagian dari intervensi Pemerintah Provinsi. Sementara, Pemerintah Kabupaten juga tetap mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan meski mengalami efisiensi anggaran.

“Perencanaan awal itu sekitar Rp68 miliar, namun karena efisiensi tinggal Rp25 miliar. Tapi kita terbantu dengan intervensi dari Pemerintah Pusat melalui Balai sebesar Rp73 miliar, serta Pemprov Rp23 miliar. Insyaallah ini bisa mengurangi keluhan masyarakat soal jalan dalam kota,” ungkap Sutinah.

Sementara itu, Gubernur, Suhardi Duka menyampaikan bahwa di APBD tahun 2025, pemerintah Provinsi mengucurkan anggaran hampir 50 miliar untuk Kabupaten Mamuju.

“Saya ingin sampaikan kepada Bupati, untuk tahun 2025 ini ada 18 miliar untuk (ruas jalan) Tapalang Barat, kemudian ada 5 miliar di Simboro, 15 miliar untuk kakao. Ada BPJS juga. Mobil sampah kita juga kasi,” kata Gubernur Sulbar.

Bupati Mamuju periode 2005-2015 itu juga berjanji di tahun 2026 mendatang, akan kembali mengalokasikan anggaran minimal 50 miliar untuk Kabupaten Mamuju.

“Sebagaimana janji saya, tinggal kita harus diskusikan mau ditempatkan dimana 50 miliar itu. Mau di infrastruktur semua, Bisa. Tapi saya harus mempertanyakan apakah APBD kabupaten Mamuju menyentuh Sektor ini. Karan ada juga saya punya misi di sektor-sektor lain. Jadi nanti kita diskusikan,” pungkasnya. (*)