INTUISI.ID, SAMARIND – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai peran Pemerintah Kota dalam menangani permasalahan sosial belum berjalan optimal, khususnya terkait penyediaan fasilitas bagi anak jalanan dan warga terlantar.
Ketua Komisi IV, Novan Syahronny Pasie, menyebut hingga kini penanganan kelompok rentan tersebut masih didominasi oleh inisiatif lembaga swasta dan yayasan, bukan dari langkah langsung Pemkot.
“Belum ada rumah singgah milik Pemkot yang benar-benar layak dan memadai. Selama ini penanganan masih bersifat sementara, bahkan banyak yang bergantung pada yayasan di bawah naungan pemerintah provinsi. Ini seharusnya menjadi perhatian serius,” ujar Novan.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur sosial dan tingginya ketergantungan pada pihak ketiga membuat sistem layanan sosial di Samarinda sulit berkembang secara berkelanjutan.
Ketiadaan lembaga rehabilitasi sosial milik Pemkot juga dinilai menghambat upaya pemulihan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah kota harus mengambil peran utama, bukan sekadar menunggu atau mengandalkan pihak lain,” tegasnya.
Selain rumah singgah, Novan menyoroti masih minimnya fasilitas pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan RT, serta belum meratanya keberadaan posyandu di seluruh wilayah.
Ia berharap, pada tahun anggaran 2026 Pemkot dapat merealisasikan pembangunan setidaknya separuh dari kebutuhan rumah singgah dan sarana pemberdayaan masyarakat.
Hal ini dianggap sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial secara komprehensif.
“Tanpa langkah yang terencana dan menyeluruh, masalah sosial akan terus berulang. Kita butuh strategi jangka panjang, bukan sekadar penanganan instan,” pungkas politisi Partai Golkar tersebut. (Him/Adv/DPRDSamarinda)
