INTUISI.ID, Mamuju – Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mohammad Ali Chandra, menghadiri rapat Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah (FKKPD) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulbar, bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil DJPb Sulbar, Sabtu (26/7/2025).
Kehadiran Kepala BPKPD ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan silaturahmi sebelumnya dengan Kepala Kanwil DJPb Sulbar dan Kepala KPPN Mamuju, sekaligus memperkuat komitmen koordinasi antarlembaga dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
FKKPD Bulan Juli 2025 ini turut dihadiri oleh Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, serta Sekretaris Bapperida, Darwis Damir, Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) BPKPD, Syaharuddin, dan jajaran Kanwil DJPb Sulbar.
Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis, antara lain perkembangan kinerja transfer dana pusat ke daerah di Sulawesi Barat, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pelaku UMKM, serta peran APBN dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dibawa kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga.
Dalam keterangannya, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa forum FKKPD merupakan sarana penting dalam menjaga kesinambungan komunikasi antara pusat dan daerah, serta memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan, khususnya terkait penyaluran dana pusat yang harus berdampak nyata terhadap pembangunan daerah. Sinergi antarlembaga adalah kunci agar pelaksanaan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan terukur,” ujar Chandra.
Hal ini sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Senada dengan itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan pentingnya forum FKKPD dalam mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran secara komprehensif.
“FKKPD membantu kami menjaga konektivitas antara arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan dukungan pembiayaan dari APBN. Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Kanwil DJPb sangat menentukan keberhasilan pencapaian target-target prioritas RPJMD 2025–2029,” terang Junda.
Rapat FKKPD ini merupakan agenda rutin bulanan yang bertujuan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat. (*)
