INTUISI.ID, Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menyampaikan apresiasi atas capaian skor 2,76 dari skala 4 dengan predikat “Baik” dalam pengukuran kompetensi digital ASN dan Non-ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Capaian ini disampaikan dalam kegiatan Ekspose Hasil Pengukuran Kompetensi Digital yang dirangkaikan dengan Penutupan Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) Provinsi Sulbar, Jumat (17/10/2025), di Gedung Graha Sandeq, Kantor Gubernur Sulbar.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bapperida hadir didampingi oleh Sekretaris Badan, Muhammad Darwis Damir, dan Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Musra Awaluddin.
Bapperida Sulbar mencatat partisipasi penuh dalam asesmen dengan 98 pegawai mengikuti pengukuran yang telah dilakukan pada 20 Agustus 2025 yang lalu. Sebanyak 79 PNS, 6 PPPK, dan 13 Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT).
Dari ekspose yang disampaikan, tampak hasil penilaian menunjukkan mayoritas pegawai Bapperida Sulbar meraih predikat “Baik” dan “Sangat Baik”.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa pemetaan kompetensi digital merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sejalan dengan misi kelima RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025–2029.
“Pelayanan publik yang berkualitas harus ditopang oleh aparatur yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Pemetaan ini memberi kita gambaran awal tentang kapasitas digital ASN, sekaligus menjadi dasar untuk merancang strategi peningkatan kompetensi secara terarah,” ujar Junda.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga atas kebijakan yang mendorong pelaksanaan pengukuran kompetensi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bapperida Sulbar berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas ASN agar transformasi digital tidak hanya menjadi slogan, tetapi terwujud dalam praktik pelayanan yang efisien, inklusif, dan berbasis data. (*)
