Intuisi.id, Bekasi – Pada rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Program Kesehatan Primer dan Komunitas (Kesprimkom) yang digelar pada 26–29 November 2025 di Harris Hotel Bekasi, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat kembali mendapat kesempatan untuk menampilkan inovasi dan isu prioritas daerah melalui agenda Windows Shopping / Gallery Walk, sebuah sesi berbagi praktik, isu, dan kebijakan antarprovinsi.
Pada agenda ini, Sulawesi Barat mendapat penugasan untuk mengangkat tema dari Program Kesehatan Kelompok Rentan, dengan fokus isu tingginya kasus pasung di wilayah Sulawesi Barat. Berdasarkan laporan TW III 2025 melalui aplikasi SIMKESWA, tercatat 85 kasus pasung telah terinput. Namun, angka ini belum menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Beberapa daerah belum seluruhnya melakukan input data, seperti Kabupaten Mamasa yang diketahui memiliki 240 kasus pasung, tetapi belum seluruhnya tercatat dalam sistem. Kondisi ini menunjukkan urgensi percepatan pendataan dan penanganan kesehatan jiwa di Sulawesi Barat.
Stan Galeri Sulawesi Barat mendapatkan perhatian khusus dari pejabat pusat, termasuk Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, yang secara langsung mengunjungi ruang pamer Sulawesi Barat. Dalam kunjungannya, ia menyampaikan sejumlah arahan penting, terutama terkait kebutuhan penanganan kasus pasung melalui ketersediaan obat psikotropika (psikofarmaka).
Ia menekankan, penanganan kasus pasung dapat menunjukkan hasil signifikan apabila obat tersedia, diberikan secara benar, serta didukung tindak lanjut layanan kesehatan jiwa yang konsisten.
Selain itu, Ditjen Kesprimkom juga memberikan rekomendasi strategis terkait perlunya pembentukan TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) Tingkat Kabupaten). Tim ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk melakukan identifikasi, pendampingan, dan penyelesaian kasus kesehatan jiwa, serta memastikan pendekatan pelayanan yang komprehensif mulai dari pendataan, terapi, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial. Kehadiran TPKJM dinilai sangat penting untuk memperkuat jejaring layanan kesehatan jiwa hingga ke tingkat desa.
Secara terpisah, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim menyambut baik seluruh rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten, fasilitas kesehatan, dan lintas sektor terkait.
“Penguatan pelayanan kesehatan jiwa ini menjadi salah satu langkah strategis Sulawesi Barat dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing, serta sejalan dengan Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. (*)
