Hadapi EPSS 2026, Bapperida Sulbar Tegaskan Perencanaan Harus Berbasis Data

Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai bersiap menghadapi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026. Salah satu langkah awalnya terlihat dari rapat persiapan yang digelar di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfoss Sulbar, Selasa (21/4/2026).

Rapat ini dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, mulai dari Kepala Dinas Kominfoss, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, hingga perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar. Tim penilai internal EPSS lintas sektor juga ikut terlibat dalam pembahasan tersebut.

Fokus utama pertemuan ini adalah menyamakan pemahaman sekaligus menyiapkan strategi teknis sebelum pelaksanaan penilaian mandiri EPSS. Ini juga sejalan dengan arah pembangunan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022, Pemprov Sulbar telah menetapkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sampel penilaian. Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan data sektoral di daerah berjalan sesuai standar nasional.

Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, yang mewakili Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) tingkat provinsi, menegaskan pentingnya EPSS dalam mendukung kualitas perencanaan pembangunan.

“Bapperida sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia sangat mendukung reviu mandiri EPSS ini. Ini juga sejalan dengan arahan Gubernur, bahwa tidak ada lagi perencanaan tanpa berbasis data. EPSS bukan sekadar penilaian administratif, tapi memastikan data yang kita gunakan benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Penguatan statistik sektoral ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal perencanaan yang lebih terukur dan akuntabel. Dengan data yang rapi dan terstandar, program pembangunan diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan mudah dievaluasi.

Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, juga menegaskan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam mendukung Satu Data Indonesia.

“Kita sedang membenahi kualitas data daerah. Lewat EPSS ini, kita ingin memastikan semua produsen data taat pada standar, termasuk metadata. Kalau datanya sudah akurat, maka perencanaan pembangunan yang kita susun juga akan jauh lebih presisi,” jelasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara Kominfoss sebagai walidata dan OPD sebagai produsen data menjadi kunci dalam membangun sistem data yang kuat di daerah.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Pemprov Sulbar berharap pelaksanaan EPSS 2026 tidak hanya menjadi agenda penilaian semata, tetapi juga momentum untuk memperbaiki kualitas data pembangunan secara menyeluruh. (*)