Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memperkuat kolaborasi dengan instansi vertikal dalam membangun ekosistem fiskal yang solid. Hal ini diwujudkan melalui audiensi yang diterima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, dari perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Jaka Kusmartata, dan Kepala Kantor DJPb Sulbar, Cahyo Purnomo. Dari BPKPD Sulbar hadir Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak. Audiensi berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar.
Pertemuan membahas penguatan sinergi pengelolaan fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, koordinasi APBN–APBD, pemanfaatan data keuangan terpadu, serta dukungan kebijakan fiskal untuk percepatan pembangunan daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan keselarasan kebijakan keuangan pusat dan daerah sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyatakan bahwa kerja sama lintas lembaga merupakan kunci memperkuat fondasi fiskal daerah. “Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bea Cukai, dan Perbendaharaan adalah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem fiskal Sulbar. Kami ingin memastikan pengelolaan fiskal berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ali Chandra.
Langkah ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Pemprov Sulbar optimis bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan instansi pengelola fiskal nasional akan membuat ekosistem fiskal Sulbar semakin kokoh, adaptif, dan berdaya saing. (*)
