Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) turut mengambil peran dalam Dialog Isu-Isu Hak Asasi Manusia, Rabu, 26 November 2025.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat pemahaman serta memperkokoh komitmen bersama dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat daerah.
Kabid Pengembangan Aparatur, Rini Lukita Sari, memberikan pandangan terkait pentingnya peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam menginternalisasikan perspektif HAM dalam setiap proses pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara memegang peran krusial dalam menciptakan layanan yang adil, inklusif, dan menghormati hak-hak dasar masyarakat.
“Penerapan nilai-nilai HAM harus menjadi fondasi bagi setiap ASN dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat adalah wujud nyata komitmen kita terhadap penghormatan hak asasi manusia,” ujar Rini.
Ditempat terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan dialog tersebut. Ini menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat dalam misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S. Mengga.
“BKD Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas ASN, khususnya dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan publik. Aparatur yang memiliki perspektif HAM akan mampu memberikan layanan yang lebih adil, empatik, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Herdin Ismail juga menambahkan bahwa upaya pemajuan HAM bukan hanya tanggung jawab lembaga tertentu, melainkan kerja bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Kami percaya bahwa sinergi dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk membangun budaya penghormatan HAM yang lebih kuat di Sulawesi Barat,” tutupnya.
Dialog ini juga menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga para pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendorong budaya penghormatan HAM di Sulawesi Barat. Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam memperkuat ekosistem pelayanan publik yang lebih humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov Sulbar dalam memastikan isu-isu HAM terus menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan berkelanjutan. (*)
