INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 13 Maret 2025.
Mengusung tema “Sinergi Penguatan Perekonomian melalui Ketahanan Pangan untuk Sulbar yang Maju dan Sejahtera,” kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail.
Turut hadir Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary, Sekda Pasangkayu, serta perwakilan Pemkab Majene dan Polman. Unsur Forkopimda Sulbar serta TPID Kabupaten se-Sulbar juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan bahwa inflasi memiliki dua sisi yang harus dikelola dengan bijak.
“Jika kita terlalu ketat mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Namun, jika tidak dikontrol, daya beli masyarakat bisa terganggu,” ujar Suhardi Duka.
Menurutnya, pasar memiliki hukum sendiri yang tidak bisa diintervensi secara langsung, kecuali pemerintah mampu menguasai pasokan komoditas strategis. Oleh karena itu, sinergi antar-instansi menjadi kunci utama dalam mengendalikan inflasi, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi pangan.
“Saya minta Dinas PU siaga dalam menjaga jalur distribusi. Jangan sampai ada longsor yang menghambat suplai bahan pangan. Jika distribusi terhambat, harga bisa naik dan inflasi meningkat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi permainan harga oleh pihak tertentu yang menguasai stok komoditas. “Kehadiran Kapolda, Kajati, dan Danrem sangat penting agar tidak ada yang bermain harga demi keuntungan pribadi,” tambahnya.
Gubernur mengungkapkan bahwa Sulbar memiliki stok beras yang cukup, dengan produksi yang stabil di beberapa daerah.
“Polman sebagai lumbung pangan sudah panen, Mamuju juga. Harga gabah saat ini sekitar Rp7.000/kg, harga di penggilingan Rp12.200/kg, dan harga pasar stabil di kisaran Rp13.000/kg. Ini lebih rendah dibanding daerah lain yang mencapai Rp14.000 – 15.000/kg,” paparnya.
Namun, beberapa komoditas seperti bawang, cabai, dan telur masih mengalami defisit. Oleh karena itu, Pemprov Sulbar dan Pemkab diharapkan mengalokasikan anggaran untuk mendukung produksi lokal.
“Jika telur defisit, kita harus subsidi peternak ayam petelur. Begitu juga dengan bawang dan cabai, perluasan lahan harus dilakukan, bahkan jika perlu kita ajak TNI untuk bersama-sama menanam,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Suhardi Duka juga menyinggung dampak ketegangan ekonomi global, terutama persaingan tarif antara Amerika Serikat dan China yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Jika kondisi ini berlanjut, target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen bisa terhambat. Namun, Sulbar cukup beruntung karena 46 persen ekonominya ditopang sektor pertanian, berbeda dengan daerah lain yang bergantung pada industri dan manufaktur,” jelasnya.
Menurutnya, meskipun pertumbuhan ekonomi Sulbar masih di kisaran 4-5 persen, stabilitas dapat terjaga karena swasembada pangan. “Kita tidak akan kekurangan pangan karena produksi kita mencukupi,” tegasnya.
Ia pun menegaskan bahwa Pemprov Sulbar akan terus mendorong sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi daerah, termasuk pengembangan komoditas unggulan seperti kakao.
“Diskusi ini adalah bagian dari instruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan inflasi terkendali di Sulbar dan seluruh Indonesia. Mari kita bersinergi untuk mencapai ketahanan pangan yang kuat,” pungkasnya. (ADV)
