PPN Naik untuk Barang Mewah, SDK: Langkah Hebat Presiden Prabowo
- BERITA Pemerintahan
- calendar_month Rabu, 1 Jan 2025
INTUISI.ID, Mamuju – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang mulai diberlakukan pada 2025 mendapat dukungan penuh dari Partai Demokrat Sulawesi Barat. Gubernur Sulbar terpilih, Suhardi Duka (SDK), menyebut langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.
Dalam keterangannya melalui WhatsApp, SDK menyampaikan bahwa kebijakan PPN ini sudah diatur dalam Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) yang disahkan pada 2021. Namun, ia memuji langkah Presiden Prabowo yang membatasi penerapan kenaikan PPN hanya untuk barang dan jasa mewah.
“Hebatnya Pak Presiden Prabowo, kenaikan PPN ini diberlakukan terbatas. Barang-barang kebutuhan pokok tetap terlindungi, sementara kenaikan hanya berlaku untuk barang mewah. Kita, termasuk Partai Demokrat, mendukung penuh kebijakan ini,” ujar SDK, Rabu (1/1/2025).
SDK optimistis kebijakan ini akan berdampak positif pada program-program sosial, seperti bantuan langsung tunai, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Ia juga menilai kebijakan ini mendukung komitmen pemerintah untuk memperkuat stabilitas ekonomi mikro.
“Kebijakan ini memberikan ruang bagi program-program padat karya dan bantuan sosial untuk masyarakat kecil. Langkah ini benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada rakyat kecil,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah super mewah.
“Kenaikan ini tidak akan memengaruhi kebutuhan masyarakat umum. Kita hanya mengenakan pajak lebih tinggi untuk mereka yang mampu membeli barang-barang mewah,” tegas Prabowo dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Selasa (31/12/2024).
Selain kebijakan PPN, pemerintah juga meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 28,6 triliun. Stimulus ini meliputi:
Bantuan beras untuk 16 juta penerima manfaat sebesar 10 kg/bulan.
Diskon listrik 50 persen untuk pelanggan dengan daya maksimal 2.200 volt.
Insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp 10 juta per bulan.
Pembebasan pajak penghasilan bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun.
SDK menyebut program ini akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah ini mencerminkan keadilan sosial. Demokrat optimistis, kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi semua lapisan masyarakat,” tutup SDK. (*)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Isbat Nikah Massal di Tommo, KemenHAM Sulbar Soroti Hak Anak dan Kepastian Hukum Keluarga
- 0Komentar
Intuisi.id, Mateng – Sebanyak 100 pasangan di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, mengikuti nikah dan isbat nikah massal terpadu, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membuka akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas status perkawinan dan keluarga. Pelaksanaan nikah dan isbat nikah massal tersebut melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta […]
-
Bukan Sekadar Ngopi, Pupuk Kaltim Dorong Pegiat Kopi Bontang Naik Kelas
- 0Komentar
INTUISI.ID – Bisnis kopi di Bontang tak lagi sebatas soal secangkir minuman. Tumbuhnya kedai kopi, komunitas, home brewer hingga barista membuka ruang ekonomi baru yang bisa dikembangkan menjadi usaha mandiri. Melihat potensi tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui Gerakan Mandiri Usaha Mikro Kecil (GEMA UMK) mendorong peningkatan kompetensi para pegiat kopi di Bontang. […]
-
Pergantian Kades Bukan Alasan Pecat Perangkat Desa, Muhammad Ramli Bawa Penjelasan Kemendagri
- 0Komentar
INTUISI.id – Kepala desa yang baru terpilih tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk merombak atau memberhentikan perangkat desa sesuka hati hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan. Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Kabupaten Pangkep dari Partai Demokrat, Muhammad Ramli, setelah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Senin (14/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas Rancangan […]
-
Wakili Kapolda Sulbar, Kapolresta Mamuju Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Al Ikhlas Oleh Menteri Agama RI
- 0Komentar
Mamuju – Mewakili Kapolda Sulawesi Barat, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ikhlas Cabang Mamuju, yang berlokasi di Dusun Pasada Desa Botteng Utara, Kabupaten Mamuju, Senin (21/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, […]
Rekomendasi
-
Duka Mendalam, Gubernur Sulbar Kenang Sosok Langka dan Kepercayaan dari Almarhum Wagub Salim S Mengga
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar tahlilan dan doa bersama untuk almarhum Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga. Kegiatan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Kamis 5 Februari 2026) malam. Suasana khidmat, Tausyiah dibawakan oleh Annaguru Muhasib Kamaludin. Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengenang kebersamaannya dengan almarhum jauh sebelum sama-sama memimpin […]
-
Dorong Akuntabilitas, Bapperida Sulbar Fokus Perkuat SPIP dari Tahap Perencanaan
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan terus didorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya melalui keterlibatan aktif Bapperida Sulbar dalam Workshop Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang digelar di Kantor Perwakilan BPKP Sulbar, Selasa, 28 April 2026. Kegiatan ini dihadiri Inspektur Daerah Sulbar bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, serta melibatkan sejumlah […]
-
APBD Perubahan 2024 Disahkan, OPD Didorong Percepat Realisasi Anggaran
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama DPRD Sulbar resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin, 9 September 2024. Selain APBD-P, dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) juga turut disahkan, yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Pesantren serta Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan […]
-
Pemprov Sulbar Gelar Rakerda, SDK Tekankan Sinergi OPD untuk Program Berdampak
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi Sulawesi Barat sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala biro, serta pejabat terkait di lingkup Pemprov Sulbar pada selasa (20/1/2026). Gubernur Sulbar, […]
-
Dorong Budaya Riset Daerah, Bapperida Sulbar Rilis Jurnal Maju Sejahtera Edisi Desember 2025
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat resmi menerbitkan Jurnal Maju Sejahtera (JMS) Volume 2 Nomor 2 Tahun 2025 yang terbit pada Desember 2025. Publikasi ilmiah tersebut dapat diakses secara terbuka melalui laman resmi jurnal Sulawesi Barat di ttps://jurnal.sulbarprov.go.id/index.php/jms. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menjelaskan […]
-
Evaluasi Anggaran Rp8 Miliar, Gubernur Suhardi Duka Soroti Kehidupan Warga Transmigrasi Tanjung Cina Kabupaten Pasangkayu
- 0Komentar
Intuisi.id, Pasangkayu – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu sekaligus Safari Ramadan untuk mengevaluasi implementasi anggaran tahun 2025, khususnya pada program transmigrasi Tanjung Cina. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan bahwa pada 2025 lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Pemerintah Kabupaten […]
Saat ini belum ada komentar