Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Golkar Tekankan Alokasi Dana Desa dan Pengawasan Terarah untuk APBD 2025

Golkar Tekankan Alokasi Dana Desa dan Pengawasan Terarah untuk APBD 2025

Sangatta, Suarakutim.com – Dalam rapat paripurna ke-XXII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), yang membahas pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Hasna, perwakilan dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), menegaskan pentingnya pengalokasian dana desa dan alokasi dana desa tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa bantuan keuangan untuk pemerintah desa harus dilakukan melalui mekanisme dana desa yang tepat dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

“Bantuan keuangan untuk pemerintah desa melalui mekanisme dana desa dan alokasi dana desa tahun 2026 harus diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ujar Hasna. Ia menjelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hal yang wajib dan harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) agar program-program pembangunan di desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Hasna juga mengingatkan bahwa Kutai Timur memiliki 139 desa dan 2 kelurahan yang tersebar di wilayahnya. Oleh karena itu, ia menilai sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Mengingat jumlah desa di Kutai Timur yang cukup banyak, yaitu 139 desa dan 2 kelurahan, maka pengelolaan dana desa perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terarah dan terstruktur, agar program dan kegiatan pembangunan desa dapat berjalan dengan tepat, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Hasna.

Hasna berharap bahwa dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan yang lebih intensif, penggunaan dana desa dapat memberikan dampak positif yang besar bagi pembangunan desa. Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana.

“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap program yang dijalankan di desa sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tambahnya. (ADV)

 

  • person
Bagikan Threads

Rekomendasi

  • Pelantikan Massal di Lingkup Pemprov Sulbar, Amir S Dado hingga Kain Lotong Resmi Jabat Posisi Baru

    Pelantikan Massal di Lingkup Pemprov Sulbar, Amir S Dado hingga Kain Lotong Resmi Jabat Posisi Baru

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka melantik sebanyak 126 pejabat eselon III dan 28 pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelantikan tersebut berlangsung di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin, 9 Maret 2026 di hadiri juga sekertaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Junda maulana. Dalam kesempatan yang sama Suhardi Duka […]

  • PDAM Tirta Mandar Ajukan Penundaan PAP, UPTD Pelayanan Pajak Majene Bergerak Cepat Jaga Stabilitas PAD

    PDAM Tirta Mandar Ajukan Penundaan PAP, UPTD Pelayanan Pajak Majene Bergerak Cepat Jaga Stabilitas PAD

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mejene – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Pelayanan Pajak Kelas A Samsat Majene mengambil langkah proaktif menyikapi permohonan penundaan pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) yang diajukan oleh PDAM Tirta Mandar. Permohonan tersebut disampaikan menyusul adanya penyesuaian tarif berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air […]

  • Komitmen SDK-JSM pada Kesehatan: Sulbar Pertahankan UHC dan Raih Pengakuan Nasional

    Komitmen SDK-JSM pada Kesehatan: Sulbar Pertahankan UHC dan Raih Pengakuan Nasional

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 dari pemerintah pusat di Jakarta, Selasa 27 Januari 2026. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas keberhasilan Suhardi Duka dan Salim S Mengga dalam memperluas cakupan dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, meski di tengah keterbatasan anggaran. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, secara […]

  • Mahasiswa UGM dan DKP Sulbar Kolaborasi Majukan Sektor Kelautan

    Mahasiswa UGM dan DKP Sulbar Kolaborasi Majukan Sektor Kelautan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Sejumlah mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tiba di Sulawesi Barat (Sulbar) pada Senin, 14 Juli 2025, guna memulai serangkaian kegiatan kolaboratif dengan Pemprov Sulbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulbar. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat pesisir, melestarikan lingkungan laut, serta meningkatkan perekonomian lokal melalui berbagai program produktif yang […]

  • Bhabinkamtibmas Polsek Tommo Gerak Cepat Redam Sengketa Batas Tanah, Warga Sepakat Berdamai

    Bhabinkamtibmas Polsek Tommo Gerak Cepat Redam Sengketa Batas Tanah, Warga Sepakat Berdamai

    • 0Komentar

    Mamuju – Respons cepat kembali ditunjukkan Bhabinkamtibmas Polsek Tommo Polresta Mamuju dalam menyelesaikan persoalan warga. Setelah menerima informasi adanya sengketa batas tanah antara dua warga, Bhabinkamtibmas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan mediasi, Jumat (24/7/2026). Sengketa tersebut melibatkan dua pemilik lahan, yakni Kasim dan Salama, yang sempat berselisih terkait batas kepemilikan tanah. Melalui pendekatan persuasif dan […]

  • Sebelum SK Ditandatangani, 4.185 PPPK Paruh Waktu di Sulbar Wajib Ikuti Apel Pengecekan Fisik

    Sebelum SK Ditandatangani, 4.185 PPPK Paruh Waktu di Sulbar Wajib Ikuti Apel Pengecekan Fisik

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memastikan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Formasi Tahun 2025 berjalan akuntabel dan transparan. Sebelum Surat Keputusan (SK) pengangkatan ditandatangani Gubernur Sulbar, sebanyak 4.185 PPPK Paruh Waktu diwajibkan mengikuti apel pengecekan fisik. Apel tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat […]

expand_less