Ikuti Kami

Beranda » BERITA » TAPD Kutim Terancam Dilaporkan ke KPK, Hilangnya Usulan Pokir DPRD Picu Reaksi Keras

TAPD Kutim Terancam Dilaporkan ke KPK, Hilangnya Usulan Pokir DPRD Picu Reaksi Keras

SANGATTA, Intuisi.id – Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur periode 2019-2024, Abdi Firdaus, melontarkan ancaman serius untuk melaporkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Ancaman ini berkaitan dengan dugaan hilangnya usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi dasar penting dalam program pembangunan daerah.

Abdi menyatakan bahwa transparansi dan integritas dalam pengelolaan usulan Pokir oleh TAPD sangat dipertanyakan. Hal ini dipicu oleh penundaan pelaksanaan usulan Pokir yang seharusnya direalisasikan pada tahun 2024, namun justru ditawarkan untuk masuk dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025.

“Kan aneh, ini saya melihat, Pokir ini ditawarkan opsi 2025, sedangkan ABT 2025 itu punya Dewan Dewan yang baru,” ungkap Abdi pada Selasa (5/11/2024).

Pokir DPRD, yang diperoleh melalui penyerapan aspirasi dari masyarakat di berbagai daerah pemilihan, seharusnya menjadi dasar bagi pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan hilangnya usulan ini, Abdi khawatir dampaknya akan merugikan masyarakat karena hak tersebut bisa dialihkan ke anggota DPRD periode selanjutnya. Menurut Abdi, hal ini berpotensi menghilangkan esensi dari Pokir yang dirancang untuk segera memenuhi kebutuhan publik.

“Kita meminta hak kita dikembalikan di tahun ini juga, kami minta dikembalikan, jika tidak maka langkah kami akan ke KPK,” tegas Abdi, menyiratkan bahwa jika tidak ada penyelesaian, laporan ke KPK akan menjadi langkah terakhir untuk mengusut tuntas dugaan ini.

Abdi menegaskan bahwa laporan yang akan disusun ke KPK tidak hanya akan melibatkan TAPD, tetapi juga beberapa instansi terkait, di antaranya Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Sekretaris Daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pokir bertanggung jawab atas integritas dan transparansi proses tersebut.

“Kami segera akan menyusun laporan ke aparat hukum dan akan berangkat ke KPK Pusat di Jakarta,” kata Abdi, menegaskan keseriusan tindak lanjut dari ancamannya.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil oleh Abdi. Jimmi menegaskan bahwa Pokir adalah amanah yang harus diwujudkan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. “Aspirasi masyarakat itu memang harus direalisasikan oleh pemerintah, terutama kasihan kepada teman-teman yang sudah mendapat amanat dari rakyat, sudah menyampaikan melalui jalur formal sebelum mereka purna tugas, jadi itu sebagai suatu hukum yang perlu direalisasikan oleh pemerintah,” tuturnya.

Jimmi juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Pokir merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan amanah rakyat. Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan usulan ini sangat penting agar masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. (ADV)

 

 

  • person
Bagikan Threads

Rekomendasi

  • Bahas Ranperda Pajak dan Retribusi, BPKPD Sulbar Jadi Rujukan DPRD Polman

    Bahas Ranperda Pajak dan Retribusi, BPKPD Sulbar Jadi Rujukan DPRD Polman

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), pada Senin, 10 November 2025. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kedatangan Pansus […]

  • Pemprov Sulbar Resmi Alihkan Hak atas Lahan BLK Beru-beru kepada Kementerian Ketenagakerjaan

    Pemprov Sulbar Resmi Alihkan Hak atas Lahan BLK Beru-beru kepada Kementerian Ketenagakerjaan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) resmi mengalihkan hak atas lahan Balai Latihan Kerja (BLK) Beru-beru kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penandatanganan naskah peralihan hak dilakukan oleh Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, atas nama Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Dalam acara tersebut pihak […]

  • Rahmad Sukendar: Jangan Ada Pelemahan Polri, BPI KPNPA RI Komitmen Mendukung Polri

    Rahmad Sukendar: Jangan Ada Pelemahan Polri, BPI KPNPA RI Komitmen Mendukung Polri

    • 0Komentar

    Jakarta — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan komitmen organisasinya dalam mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan kelangsungan pemerintahan yang sah di bawah Presiden Republik Indonesia. Rahmad menekankan bahwa sejak awal berdirinya BPI KPNPA RI, pihaknya konsisten berada di garis […]

  • Pastikan Proses Penjualan Aset Transparan, PUPR Sulbar Lakukan Pengecekan Kendaraan Bersama Tim Terkait

    Pastikan Proses Penjualan Aset Transparan, PUPR Sulbar Lakukan Pengecekan Kendaraan Bersama Tim Terkait

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang diusulkan untuk penjualan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perkimtanhub Provinsi Sulawesi Barat. Pengecekan berlangsung, Rabu 11 Maret 2026. Kegiatan ini sebagai bagian dari proses verifikasi teknis kendaraan sebelum dilanjutkan pada tahapan penilaian aset […]

  • Pemprov Sulbar Lakukan Cek Fisik PPPK Paruh Waktu, Dinkes Sulbar Dukung Penguatan SDM Kesehatan

    Pemprov Sulbar Lakukan Cek Fisik PPPK Paruh Waktu, Dinkes Sulbar Dukung Penguatan SDM Kesehatan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melaksanakan pengecekan fisik terhadap 4.179 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagai bagian dari tahapan verifikasi sebelum penandatanganan Surat Keputusan (SK). Pengecekan ini dilaksanakan pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulawesi Barat, mulai pukul 07.00 WITA. Kegiatan ini merupakan […]

  • DPMPTSP Sulbar Dorong Peran Wirausaha Muda dan Investasi melalui FORBISDA HIPMI

    DPMPTSP Sulbar Dorong Peran Wirausaha Muda dan Investasi melalui FORBISDA HIPMI

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Habibi Azis, menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) BPD HIPMI Sulbar, yang berlangsung pada Minggu, 16 November 2025 di Atrium Mall Maleo Town Square Mamuju. Dalam diskusi tersebut, Habibi Azis membawakan materi bertajuk “Perspektif […]

expand_less