Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Yusuf T. Silambi Dorong Kolaborasi untuk Tingkatkan Efektivitas Bantuan Sosial di Kutai Timur

Yusuf T. Silambi Dorong Kolaborasi untuk Tingkatkan Efektivitas Bantuan Sosial di Kutai Timur

Kutai Timur, Intuisi.Id — Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mengevaluasi dan memperbaiki program bantuan sosial. Menurut Yusuf, sinergi dari semua pihak dapat memastikan bantuan sosial sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Pada Jumat (29/11/2024), Yusuf menyampaikan kritik terkait laporan dari lapangan yang menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan sosial. Ia menegaskan bahwa bantuan ini adalah hak masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga sangat penting untuk memastikan distribusi dilakukan secara adil dan merata.

“Jika bantuan ini tidak tepat sasaran, justru akan menambah masalah baru,” tegasnya.

Yusuf menjelaskan bahwa transparansi dalam sistem pendataan penerima bantuan adalah hal yang mutlak diperlukan. Ia menekankan pentingnya data yang akurat untuk memverifikasi siapa yang berhak menerima bantuan. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung dalam proses pendataan dan distribusi bantuan sosial.

“Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat berjalan dengan efektif,” kata Yusuf.

Lebih jauh, Yusuf mengusulkan pembentukan forum komunikasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mendapatkan masukan langsung terkait pelaksanaan program bantuan sosial. Ia percaya bahwa forum semacam ini dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan menemukan solusi untuk memperbaiki kelemahan dalam program tersebut.

Yusuf juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi bantuan. Menurutnya, partisipasi aktif dari masyarakat tidak hanya membantu menciptakan sistem yang lebih transparan tetapi juga memperkuat rasa keadilan sosial.

Di tengah situasi ekonomi yang sulit, Yusuf mengingatkan bahwa bantuan sosial harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa banyak keluarga di Kutai Timur sangat bergantung pada bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, perbaikan sistem distribusi bantuan sosial tidak bisa ditunda lagi.

“Kita berharap agar seluruh pihak dapat bekerja sama menciptakan sistem bantuan sosial yang lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya,” pungkasnya.(ADV)

 

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Sutinah Suhardi Nyoblos di TPS 24, Yakin Lanjutkan Kepemimpinan

    Sutinah Suhardi Nyoblos di TPS 24, Yakin Lanjutkan Kepemimpinan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Kandidat Bupati Mamuju nomor urut 1, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menggunakan hak suaranya di TPS 24, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Rabu pagi. Ia hadir bersama keluarga dan pasangan calon gubernur, Suhardi Duka (SDK), untuk berpartisipasi dalam Pilkada serentak. “Alhamdulillah, hari ini kami sekeluarga bersama Bapak Suhardi Duka telah melaksanakan hak pilih kami […]

  • Banjir Hantam Matangnga, BPBD Sulbar-Polman Siaga Penanganan Warga Terdampak

    Banjir Hantam Matangnga, BPBD Sulbar-Polman Siaga Penanganan Warga Terdampak

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Sulawesi Barat yang dipimpin Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, menekankan kewaspadaan dan mitigasi bencana, serta data yang akurat, sehingga bisa diambil langlah cepat dan mengurangi dampak jika terjadinya bencana alam. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat mengharapkan BPBD Kabupaten Polman terus berkoordinasi dengan […]

  • BKPSDM Sulbar Fokus Penegakan Disiplin Pejabat di Setiap OPD

    BKPSDM Sulbar Fokus Penegakan Disiplin Pejabat di Setiap OPD

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan monitoring ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (22/1/2026). Monitoring diawali di lingkungan Sekretariat Kantor Gubernur Sulbar dengan menyasar para asisten, staf ahli, dan kepala biro. Selanjutnya, tim akan bergerak ke OPD lainnya. Monitoring dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong […]

  • Raih Penghargaan dari Kompas, PJ Bahtiar:  Kolaborasi Kunci Pengendalian Inflasi di Sulbar

    Raih Penghargaan dari Kompas, PJ Bahtiar:  Kolaborasi Kunci Pengendalian Inflasi di Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – PJ Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, menerima penghargaan sebagai Tokoh Kepala Daerah Peduli Pengendalian Inflasi pada acara HUT ke-13 Kompas TV yang digelar di Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Sulbar dalam mengendalikan inflasi, berdasarkan pemantauan jurnalistik Kompas TV di 31 jaringan biru di seluruh Indonesia. Bahtiar Baharuddin […]

  • Komisi I DPRD Sulbar Kunjungi DPRD DIY untuk Pendalaman Informasi tentang Ranperda APBD

    Komisi I DPRD Sulbar Kunjungi DPRD DIY untuk Pendalaman Informasi tentang Ranperda APBD

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Yogyakarta – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami informasi mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaporan pertanggungjawaban kegiatan DPRD. Rombongan dipimpin langsung oleh Ir. Andi Muslim Fattah, bersama anggota Komisi I […]

  • DPRD Samarinda Targetkan Pengesahan Raperda Sekolah Aman Bencana Desember

    DPRD Samarinda Targetkan Pengesahan Raperda Sekolah Aman Bencana Desember

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana Kota Samarinda telah selesai difinalisasi dan kini memasuki tahap harmonisasi hukum, menunggu pengesahan pada Desember 2025. Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin, menjelaskan bahwa Perda ini bertujuan memastikan sekolah di kota memiliki kesiapan menghadapi bencana, mulai dari tahap pra-bencana, saat kejadian, hingga pasca-bencana. Fokus utama regulasi […]

expand_less