dr. Retnaningrum, spesialis mata di RSUD Taman Husada Bontang.
INTUISI.ID – Perbedaan refraksi antara mata kiri dan kanan sering kali menjadi tantangan bagi pasien dalam memilih kacamata yang tepat.
dr. Retnaningrum, spesialis mata di RSUD Taman Husada Bontang, menegaskan bahwa koreksi mata yang tidak sesuai bisa menyebabkan ketidaknyamanan saat beraktivitas sehari-hari.
Dia menekankan bahwa setiap mata harus mendapatkan koreksi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, terutama jika perbedaan refraksi signifikan.
“Jika mata kiri memiliki minus 1,87 dan mata kanan minus 2, tentunya koreksi harus berbeda untuk setiap mata. Kacamata dengan ukuran yang sama untuk kedua mata tidak akan memberikan hasil penglihatan yang optimal,” jelasnya, Rabu, 16 Oktober 2024.
Ia juga menyebutkan bahwa perbedaan koreksi di atas 3,5 dioptri dapat memicu efek samping seperti pusing dan penglihatan kabur, sehingga koreksi harus dilakukan secara hati-hati.
Anak-anak, menurutnya, dapat menerima koreksi penuh meskipun perbedaan refraksi besar, tetapi pada orang dewasa, batas toleransi lebih rendah untuk menjaga kenyamanan saat menggunakan kacamata.
Selain itu, dr. Retnaningrum menyoroti pentingnya konsultasi di optik daripada membeli kacamata secara online. Konsultasi langsung memungkinkan pasien mendapatkan rekomendasi lensa yang tepat, seperti lensa anti-refleksi untuk penggunaan komputer, yang tidak bisa diperoleh dari platform online.
“Kacamata online memang lebih murah, tetapi ketepatan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh optik jauh lebih baik. Konsultasi dengan dokter atau optik sangat penting untuk memastikan kesehatan mata jangka panjang,” tambahnya.
dr. Retnaningrum mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih kacamata, khususnya bagi mereka yang memiliki gangguan penglihatan kompleks. Koreksi yang tepat bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan mata dalam jangka panjang.
Intuisi.id, Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) meraih penghargaan sebagai juara pertama tingkat kawasan Sulawesi dalam upaya penurunan angka pengangguran. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan menyebut penghargaan itu sebagai hasil kolaborasi berbagai pihak. “Saya bersyukur, kami bisa mendapat anugerah juara satu untuk kawasan se-Provinsi Sulawesi dalam […]
Intuisi.id, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik I dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026). Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan […]
Intuisi.id, Mamasa – Dua jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa hingga kini masih belum terisi definitif. Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih mengalami kekosongan pimpinan yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Sekretaris Dewan DPRD Mamasa. Padahal, Ketua Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) bersama tim seleksi telah menyerahkan […]
Mamuju — Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran susulan pasca kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Tim gabungan Identifikasi dan Patmor Polresta Mamuju, Balai Dalkarhut Sulawesi Wilayah II Palu, BPBD Sulbar serta Polsek Mamuju melaksanakan patroli di lokasi terdampak karhutla di Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Mamuju. Jumat, 29 Mei 2026 Ditemui Kasat Samapta Polresta Mamuju AKP Sirajuddin mengatakan […]
INTUISI.ID, Mamuju – Pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat masih menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Dari total 10 persen angka kemiskinan di Sulbar, sekitar 1,7 persen masuk kategori miskin ekstrem, di mana masyarakatnya kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Hal ini menjadi perhatian utama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menegaskan bahwa percepatan pengentasan […]
INTUISI.ID – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai status Kampung Sidrap memicu kekecewaan di kalangan masyarakat setempat. MK menolak uji materi yang diajukan Pemkot Bontang, sehingga secara hukum Sidrap resmi menjadi bagian dari Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengakui kekecewaan warga. Banyak dari mereka yang berharap Sidrap masuk ke dalam wilayah […]
Intuisi.id, Mamuju – Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa daerah dengan tingkat inflasi tinggi harus mengambil langkah pengendalian yang lebih intensif dan terukur. Dalam rapat pengendalian inflasi nasional, ia meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat stabilisasi harga, memastikan kecukupan pasokan pangan, serta melakukan intervensi cepat terhadap komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga. Wamendagri juga menekankan pentingnya […]
Intuisi.id – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, mendukung penuh penegakan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah bersama Satpol PP, Menurut Ridwan Djafar, langkah tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Wagub […]
Intuisi.id, Mamuju – RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Simulasi Code Green sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi kondisi darurat *gempa bumi* di lingkungan rumah sakit. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 19 Desember 2025 tersebut diawali dengan apel siaga yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian RSUD Sulbar […]
INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar telah merampungkan pemetaan data blankspot dan lemah jaringan 4G di wilayah Sulbar. Pemetaan ini dilakukan atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nomor: 500.8.7/4586/Bangda, tanggal 31 Juli […]
Saat ini belum ada komentar