Bukan Hanya Perencanaan, Bapperida Sulbar Tekankan Pentingnya Pengendalian dan Evaluasi

Intuisi.id, Mamuju – Program pembangunan di daerah perlu berjalan searah dengan prioritas pemerintah pusat agar kebijakan yang dirancang dapat saling mendukung dan memberikan hasil yang terukur.

Untuk memperkuat keselarasan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat mengikuti Rapat Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), Selasa (10/11/2026).

Rapat yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri itu berlangsung secara daring melalui Zoom dan diikuti Bapperida serta Biro Pemerintahan dari berbagai provinsi di Indonesia.

Bapperida Sulbar diwakili Muh Faried Fadal, Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD).

Pembahasan dalam forum tersebut mencakup penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah dengan arah kebijakan serta prioritas nasional. Penguatan koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan ketertiban pelaporan juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.

Muh Faried Fadal menyampaikan bahwa pengawasan diperlukan untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai arah kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, mekanisme pengawasan di daerah perlu diselaraskan dengan pengawasan yang dilakukan kementerian dan lembaga.

“Penguatan koordinasi dan evaluasi perlu berjalan beriringan dengan pengawasan. Karena itu, harmonisasi dengan mekanisme pengawasan kementerian dan lembaga menjadi penting agar pelaksanaan program di daerah dapat terpantau dengan baik, sekaligus didukung pelaporan yang tertib dan akuntabel,” ujar Faried.

Menurutnya, keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi hal penting agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada dokumen, tetapi dapat diterjemahkan secara tepat dalam program di daerah.

Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus disertai pengendalian dan evaluasi yang terukur. Dengan demikian, perkembangan pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, hingga hasil yang dicapai dapat diketahui secara berkala.

“Perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada penyusunan program dan penganggaran. Pelaksanaannya harus dikawal melalui pengendalian dan evaluasi yang terukur, sehingga setiap program dapat diketahui perkembangan, kendala, serta hasil yang dicapai. Koordinasi dan akuntabilitas menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Amujib.

Ia juga mendorong koordinasi lintas sektor agar program pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan dan prioritas nasional.

Bagi Pemprov Sulbar, penguatan koordinasi dan pengendalian kinerja tersebut sejalan dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Melalui forum pengendalian kinerja GWPP, Bapperida Sulbar mendorong peningkatan kualitas perencanaan, koordinasi, dan evaluasi pembangunan. Upaya ini diharapkan dapat memastikan program pemerintah berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)