Bapperida Sulbar Dorong Ketahanan Energi Terintegrasi dalam Perencanaan Pembangunan

Intuisi.id, Mamuju – Ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan listrik, tetapi juga bagaimana akses energi dapat menjangkau masyarakat secara merata dan mendukung pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong hal tersebut melalui integrasi kebijakan energi dalam perencanaan pembangunan.

Komitmen itu disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar saat memberikan keterangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan atas upaya pemerintah daerah mendukung pencapaian ketahanan energi nasional Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Pemeriksaan tersebut mengacu pada Surat Tugas BPK-RI Nomor 192/T/ST/DJPKN-VI.MAM/PPD.02/08/2026 tertanggal 24 Agustus 2026.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, menjelaskan bahwa pemeriksaan mencakup sejumlah aspek, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pencapaian indikator, hingga monitoring dan evaluasi kebijakan ketahanan energi.

Fokusnya terutama pada pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sektor ketenagalistrikan di Sulawesi Barat.

Menurut Arjanto, Pemprov Sulbar telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung agenda ketahanan energi nasional. Di antaranya mengintegrasikan indikator ketahanan energi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, memberikan bantuan kelistrikan bagi masyarakat kurang mampu, serta mendorong pemanfaatan energi surya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dan PLTS Atap.

“Dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap ketahanan energi nasional dilakukan melalui berbagai langkah yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Di antaranya memasukkan indikator ketahanan energi dalam dokumen perencanaan, melaksanakan program bantuan kelistrikan bagi masyarakat kurang mampu, serta mendorong pemanfaatan energi surya melalui PLTS Komunal dan PLTS Atap untuk mendukung peningkatan akses energi masyarakat,” jelas Arjanto saat ditemui di Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai, ketahanan energi perlu menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan ketersediaan infrastruktur, pemerataan akses listrik, dan keberlanjutan pembangunan.

Karena itu, kebijakan energi tidak cukup hanya dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Pelaksanaannya juga perlu didukung program yang tepat sasaran dan evaluasi untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan hasil pembangunan.

“Perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodasi kebutuhan strategis daerah sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional. Setiap program perlu memiliki indikator yang jelas, didukung penganggaran yang tepat, serta dievaluasi secara berkala agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Amujib.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar program ketahanan energi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam mencapai target pembangunan.

Penguatan ketahanan energi tersebut sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, terutama misi pertama tentang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, misi kedua mengenai pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta misi keempat terkait pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pelestarian lingkungan hidup.

Melalui pemeriksaan BPK-RI, Bapperida Sulbar berharap kualitas perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan energi dapat terus diperkuat. Hasil pemeriksaan juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan energi berjalan lebih terarah, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)