Siapkan RANHAM 2026–2030, Bapperida Sulbar Petakan Kesiapan Program dan Anggaran

Intuisi.id, Mamuju – Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tidak cukup berhenti pada komitmen dan dokumen kebijakan. Prinsip tersebut perlu hadir dalam program pembangunan, alokasi anggaran, hingga pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal inilah yang didorong Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat melalui pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) periode B.12 sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan RANHAM 2026–2030.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, mengatakan pembangunan daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Karena itu, prinsip HAM perlu diperhatikan sejak proses penyusunan perencanaan hingga penganggaran program pemerintah.

“Pembangunan yang kita rencanakan harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Karena itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia perlu menjadi perhatian sejak proses perencanaan, sehingga program dan anggaran yang disusun benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok yang memerlukan perhatian khusus,” ujar Amujib di Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, pengintegrasian HAM dalam pembangunan membutuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh perangkat daerah. Bapperida memiliki peran penting untuk memastikan prioritas pembangunan daerah berjalan selaras dengan agenda nasional, termasuk kebijakan pemajuan HAM.

Ia menegaskan, pelaporan RANHAM bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif kepada pemerintah pusat. Proses tersebut juga menjadi sarana untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam membangun keterpaduan antara kebijakan, program, dan penganggaran.

“Yang ingin kita bangun adalah keterpaduan antara kebijakan, program, dan penganggaran agar pemenuhan hak masyarakat semakin diperhatikan dalam setiap tahapan pembangunan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Bapperida Sulbar melakukan penginputan dan penyampaian informasi persiapan penyelenggaraan RANHAM 2026–2030 melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Aksi HAM (SAPA HAM) yang dikelola pemerintah pusat.

Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Masita Pratiwi Husni, menjelaskan pelaporan B.12 mencakup tiga aspek utama, yakni kesiapan tata kelola dan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, serta penyelarasan program dan kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan dan sasaran strategis RANHAM 2026–2030.

Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan RANHAM. Dukungan kelembagaan diperlukan agar koordinasi berjalan jelas, sementara perencanaan dan penganggaran menjadi landasan agar program perangkat daerah dapat diarahkan pada pemenuhan hak masyarakat.

“Melalui pelaporan ini, kami menyampaikan gambaran kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung RANHAM 2026–2030. Informasi yang dihimpun tidak hanya berkaitan dengan kelembagaan, tetapi juga bagaimana perencanaan dan penganggaran serta program perangkat daerah dapat diselaraskan dengan sasaran RANHAM,” jelas Masita.

Ia berharap informasi yang disampaikan melalui SAPA HAM dapat menjadi bahan koordinasi dan evaluasi untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperkuat, baik dari sisi kelembagaan maupun integrasi program pembangunan.

Upaya ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Melalui penguatan perencanaan tersebut, Bapperida Sulbar mendorong agar penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM tidak hanya tercantum dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menjadi pertimbangan nyata dalam setiap program pembangunan daerah.

Dengan begitu, pelaksanaan RANHAM 2026–2030 diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam memastikan pembangunan Sulawesi Barat berjalan lebih inklusif dan berkeadilan. (*)