Bapperida Sulbar Dorong RKPD Majene 2027 Selaras Asta Cita dan Panca Daya

Mamuju, Katinting,com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2027.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring, Rabu (1/7/2026), tersebut bertujuan memastikan arah pembangunan Kabupaten Majene selaras dengan kebijakan nasional, prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta kebutuhan masyarakat.

Fasilitasi ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menghasilkan RKPD yang terintegrasi, berkualitas, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan RKPD merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga APBD Tahun Anggaran 2027. Karena itu, seluruh target pembangunan harus dirumuskan secara konsisten agar proses penganggaran tetap berada pada koridor perencanaan yang telah ditetapkan.

“RKPD inilah yang menjadi acuan sampai pada proses APBD nantinya. Kenapa demikian? Agar tidak ada penyimpangan dalam penyusunan APBD kita di tahun 2027,” ujar Amujib.

Dalam arahannya, Bapperida Sulbar menekankan pentingnya penyelarasan RKPD Kabupaten Majene dengan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita, serta arah pembangunan Provinsi Sulawesi Barat melalui Panca Daya yang menjadi visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.

Menurut Amujib, sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci agar setiap program pembangunan saling mendukung dan mampu mencapai target pembangunan secara efektif.

Lima fokus utama Panca Daya, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Majene Tahun 2027.

“Kita berharap ada sinergi dan kesesuaian antara program pemerintah kabupaten dalam mendukung program provinsi dan program nasional ataupun sebaliknya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bapperida Sulbar juga memaparkan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 yang mengusung tema percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan investasi, pengembangan sumber daya alam yang terintegrasi, penguatan sektor pertanian, digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta peningkatan ketahanan terhadap risiko bencana.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen serta penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 8,82–8,13 persen. Target tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten.

Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah juga didorong untuk menghadirkan berbagai inovasi kebijakan guna mempercepat pembangunan. Beberapa strategi yang didorong antara lain penguatan program penanganan kemiskinan, stunting dan anak tidak sekolah, pengembangan ekonomi produktif, pemberdayaan UMKM, peningkatan layanan Posyandu, hingga percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

“Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut melakukan inovasi. Kalau kita tidak punya uang, paling tidak kita punya kekuatan membuat regulasi,” ungkap Amujib.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Majene memaparkan substansi Rancangan RKPD Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, serta berbagai regulasi nasional.

Dokumen tersebut disusun dengan memperhatikan indikator makro pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, prevalensi stunting, dan inflasi sebagai dasar penyusunan program pembangunan daerah.

Pemkab Majene menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,25 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,81 persen, angka kemiskinan berada di kisaran 12,3 persen, serta penurunan prevalensi stunting melalui sinergi lintas perangkat daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majene menegaskan komitmennya mewujudkan visi “Majene Maju, Mandiri, dan Berbudaya” melalui empat misi pembangunan yang berfokus pada penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian budaya dan kearifan lokal, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Sebagai bagian dari proses fasilitasi, Tim Bapperida Sulbar juga memberikan sejumlah rekomendasi penyempurnaan terhadap dokumen RKPD Kabupaten Majene, mulai dari penguatan keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan program perangkat daerah, penyempurnaan indikator kinerja, analisis pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, hingga penyesuaian program strategis nasional dan program tematik.

Melalui fasilitasi tersebut, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang selaras, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai dan manfaatnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat Sulawesi Barat.