Rencana Pengelolaan Pulau Beras Basah oleh Pihak Ketiga, Awin Minta Warga Lokal Tak Dikesampingkan
- BERITA DPRD Bontang PARIWARA
- calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
INTUISI.id – Rencana pengelolaan Pulau Beras Basah oleh pihak ketiga atau investor mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Kota Bontang.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengatakan bahwa keterlibatan warga lokal penting untuk memastikan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tidak hanya dinikmati pengelola, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
Ia mengingatkan agar pengelolaan wisata tidak berubah menjadi eksklusif setelah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
“Jangan sampai setelah dikelola investor, akses dan manfaatnya justru terbatas. Masyarakat sekitar harus tetap diberi ruang untuk terlibat,” ujar Winardi, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Pulau Beras Basah memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata andalan Kota Bontang. Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam skema pengelolaan agar dampak positifnya bisa dirasakan lebih luas, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Di sisi lain, Komisi B DPRD Bontang meminta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) segera memperjelas status kepemilikan serta kewenangan pengelolaan Pulau Beras Basah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Winardi menilai kejelasan status tersebut sangat penting untuk menghindari potensi masalah administratif maupun tumpang tindih kewenangan di kemudian hari.
“Status lahan dan kewenangannya harus dipastikan terlebih dahulu di tingkat provinsi agar pengelolaan ke depan tidak menimbulkan masalah,” tambahnya.
Saat ini, Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih terus melakukan pembahasan terkait skema dan kewenangan pengelolaan Pulau Beras Basah ke depan. (AJ)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Pasca Penangkapan Rekannya, Satu Lagi DPO Kasus Pengeroyokan SPBU Tapalang Serahkan Diri
- 0Komentar
MAMUJU – Upaya pengejaran terhadap pelaku kasus pengeroyokan yang terjadi di area SPBU Tapalang pada Maret 2026 membuahkan hasil. Sehari setelah Polresta Mamuju menggelar konferensi pers terkait penangkapan salah satu Daftar Pencarian Orang (DPO) inisial RA, seorang DPO lainnya akhirnya memutuskan menyerahkan diri. Rabu, 5 Agustus 2026 DPO yang menyerahkan diri tersebut diketahui berinisial MI […]
-
Terbukti Efektif! Pos Pantau Polresta Mamuju Urai Kemacetan di Simpang SPBU Kalimamuju
- 0Komentar
MAMUJU – Memasuki bulan kedua sejak didirikannya Pos Pantau Polresta Mamuju di persimpangan Jalan Ir. Juanda, tepatnya di depan SPBU Kalimamuju, hasil positif semakin dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan pos pantau tersebut terbukti efektif dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas yang selama ini kerap terjadi akibat antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, […]
-
Terbukti Efektif! Pos Pantau Polresta Mamuju Urai Kemacetan di Simpang SPBU Kalimamuju
- 0Komentar
MAMUJU – Memasuki bulan kedua sejak didirikannya Pos Pantau Polresta Mamuju di persimpangan Jalan Ir. Juanda, tepatnya di depan SPBU Kalimamuju, hasil positif semakin dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan pos pantau tersebut terbukti efektif dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas yang selama ini kerap terjadi akibat antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, […]
-
Kuota 5.250 BSPS, Gubernur SDK Minta Kabupaten Percepat Realisasi Bedah Rumah
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) memimpin rapat koordinasi percepatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 4 Agustus 2026. Dalam rapat itu terungkap Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu belum mencatatkan realisasi fisik sama sekali dari kuota yang telah ditetapkan. Sulbar mendapat alokasi 5.250 unit […]
Rekomendasi
-
Bapenda Sulbar Percepat Migrasi Server Pendapatan Daerah
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menggandeng Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mematangkan skema perpindahan server pendapatan daerah. Koordinasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola sistem pendapatan berbasis digital. Koordinasi tersebut dilaksanakan di ruang Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 5 […]
-
Memperkuat Sinergi Lintas Sektor, Biro Pemkesra Setda Sulbar Terima Kunjungan Koordinasi Pemkab dan Kemenag Majene
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja dari jajaran Pemerintah Kabupaten Majene yang diwakili oleh Kabag Kesra Setda Majene bersama Kepala Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Majene. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja biro dengan agenda utama penguatan koordinasi program keagamaan dan kesejahteraan rakyat, Senin 13 April 2026. Kunjungan ini merupakan […]
-
Pusdalops BPBD Sulbar Terima Peringatan Dini Banjir Pesisir, Berlaku 06 – 10 November 2025 : Masyarakat Diimbau Tetap Waspada
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima informasi Peringatan Dini Banjir Pesisir dari BMKG Kelas II Tampa Padang Mamuju yang berlaku mulai tanggal 06 November 2025 pukul 17.00 WITA hingga 10 November 2025 pukul 21.00 WITA. Informasi ini diterima, Kamis 6 November 2025. Menurut keterangan BMKG, fenomena […]
-
Regulasi PKP bagi Pengusaha Di Pertanyakan Helmi Abdullah
- 0Komentar
INTUISI.ID, SAMARINDA – DPRD Samarinda meminta kejelasan terkait kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pasalnya, banyak pelaku usaha yang mempertanyakan aturan tersebut kepada DPRD, sementara dewan sendiri belum menerima regulasi dalam bentuk resmi. Untuk itu, DPRD Samarinda mendorong adanya kepastian hukum melalui surat edaran resmi […]
-
Kominfo Sulbar Paparkan Kinerja 2025 di DPRD, Fokus Perluasan Digitalisasi hingga Atasi Blankspot
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SS) Provinsi Sulawesi Barat membeberkan capaian kinerja tahun 2025 dalam rapat bersama DPRD Sulbar, sekaligus merumuskan arah penguatan program ke depan. Ruang rapat komisi di DPRD Sulbar menjadi panggung evaluasi kinerja pemerintah daerah, saat Dinas Kominfo SS hadir membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar […]
-
Plt Karo Pemkesra Sulbar Dampingi Gubernur Kunker di Polman
- 0Komentar
INTUISI.ID, Polman – Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, turut mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar, Kamis (23/10). Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut yakni menghadiri kegiatan Yamani Fest 2025 di Gedung Gadis, Kabupaten Polewali Mandar, di mana Gubernur Sulawesi Barat […]
Saat ini belum ada komentar