Inspektorat Sulbar Ikuti Pembahasan Indeks Kepatuhan Belanja PDN, Dorong Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri

Intuisi.id, Mamuju – Dalam upaya memperkuat kepatuhan belanja produk dalam negeri (PDN) di lingkungan pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus aktif berpartisipasi dalam berbagai forum koordinasi dan evaluasi bersama pemerintah pusat.

Melalui Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah Khusus, Inspektorat Sulbar mengikuti kegiatan pembahasan permasalahan pelaksanaan penilaian Indeks Kepatuhan Belanja PDN Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara virtual, Jumat, 27 Maret 2026.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penilaian indeks kepatuhan belanja PDN yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembahasan difokuskan pada identifikasi berbagai kendala yang dihadapi, baik secara teknis maupun substantif, khususnya dalam proses penginputan dan validasi data pada aplikasi yang telah disediakan.

Dalam forum tersebut, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi aktif dengan menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi di daerah. Selain itu, diskusi juga mengarah pada perumusan solusi serta langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan ke depan guna meningkatkan kualitas pelaporan dan memastikan tingkat kepatuhan belanja produk dalam negeri dapat tercapai secara optimal.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi nasional.

Hal ini sejalan dengan dukungan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka terhadap upaya peningkatan kepatuhan belanja produk dalam negeri di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing produk lokal.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen penuh untuk mendorong optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kepatuhan, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekonomi daerah dan nasional,” ujarnya.

Secara terpisah, Inspektur Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan bahwa partisipasi dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen Inspektorat dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

“Melalui kegiatan ini, kami menegaskan komitmen untuk terus memperkuat peran pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, sekaligus mendorong optimalisasi belanja produk dalam negeri,” ungkapnya. (*)