Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Pemprov dan Kejati Sulbar Teken MoU, Perkuat Sinergi Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN

Pemprov dan Kejati Sulbar Teken MoU, Perkuat Sinergi Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN

Intuisi.id, Mamuju –  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) resmi menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar dalam rangka memperkuat sinergi penanganan permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Penandatanganan tersebut dilaksanakan secara desk to desk. Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menandatangani MoU sebagai Pihak Pertama pada Selasa (3/3/2026) di ruang kerjanya. Sementara itu, Kepala Kejati Sulbar Sukarman Sukarinton, menandatangani MoU sebagai Pihak Kedua pada Rabu (4/3/2026).

Kesepakatan tersebut berfokus pada penanganan permasalahan hukum Bidang Perdata dan TUN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penanganan di Bidang Perdata dan TUN, yang mencangkup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dalam penyampaiannya mengatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Saya berharap kerja sama ini segera ditindaklanjuti guna mereduksi dan mengoptimalisasi atas permasalahan yang berdampak hukum di lingkungan Pemprov Sulbar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Sulbar, Sukarman Sukarinton, menegaskan bahwa melalui MoU tersebut, pihaknya akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada Pemprov Sulbar, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Pendampingan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi sengketa hukum serta mencegah terjadinya kerugian daerah,” ucapnya.

Dengan adanya penandatanganan MoU ini, diharapkan sinergi antara Pemprov Sulbar dan Kejati Sulbar semakin solid dalam mendukung pembangunan daerah serta memberikan kepastian hukum dalam setiap kebijakan dan program pemerintah daerah. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • SDK Kunjungi Pabrik Getah Pinus dan Kelapa Binuang, Dorong Hilirisasi Pertanian di Sulbar

    SDK Kunjungi Pabrik Getah Pinus dan Kelapa Binuang, Dorong Hilirisasi Pertanian di Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), mengunjungi pabrik getah pinus dan pabrik kelapa milik PT Kencana Hijau Bina Lestari di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (18/3/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian di Sulbar, sejalan dengan program pemerintah pusat. SDK didampingi Bupati Polman Samsul Mahmud, Wakil Bupati Andi Nursami Masdar, […]

  • Internet Gratis Sulbar Digital Bantu Pemdes Lebih Cepat Penuhi Urusan Administrasi Warga

    Internet Gratis Sulbar Digital Bantu Pemdes Lebih Cepat Penuhi Urusan Administrasi Warga

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Program “Sulbar Digital” Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka membawa perubahan besar bagi masyarakat di tingkat desa. Kehadiran jaringan internet gratis melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) ini tidak hanya mempermudah urusan administrasi pemerintahan desa (Pemdes), tetapi juga mengakhiri perjuangan berat warga pelosok yang selama […]

  • Yusuf T. Silambi Dorong Pemerintah Kutai Timur Terapkan Pembangunan Inklusif

    Yusuf T. Silambi Dorong Pemerintah Kutai Timur Terapkan Pembangunan Inklusif

    • 0Komentar

      Kutai Timur,intuisi.id – Yusuf T. Silambi, anggota DPRD Kutai Timur, mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Dalam keterangannya usai rapat koordinasi di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Jumat (22/11/2024), Yusuf menegaskan bahwa masyarakat lokal harus dilibatkan secara langsung dalam setiap proses pembangunan. “Masyarakat lokal adalah pihak yang paling […]

  • Setelah Audiensi BAKTI Komdigi, Gubernur Suhardi Duka Agendakan Temui Menteri Komdigi

    Setelah Audiensi BAKTI Komdigi, Gubernur Suhardi Duka Agendakan Temui Menteri Komdigi

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menerima audiensi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komidigi, di kediaman pribadinya, Jumat 19 September 2025. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfo) Sulbar Muhammad Ridwan Djafar turut mendampingi Gubernur menuturkan, pertemuan tersebut dalam rangka membahas upaya penanganan blankspot di Sulbar. Ridwan menjelaskan, […]

  • Rahmad Sukendar: Jangan Ada Pelemahan Polri, BPI KPNPA RI Komitmen Mendukung Polri

    Rahmad Sukendar: Jangan Ada Pelemahan Polri, BPI KPNPA RI Komitmen Mendukung Polri

    • 0Komentar

    Jakarta — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan komitmen organisasinya dalam mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan kelangsungan pemerintahan yang sah di bawah Presiden Republik Indonesia. Rahmad menekankan bahwa sejak awal berdirinya BPI KPNPA RI, pihaknya konsisten berada di garis […]

  • UPTD PPRD Mamuju Tengah Sosialisasikan Pergub Nomor 27 Tahun 2025 ke Sejumlah Perusahaan di Mateng

    UPTD PPRD Mamuju Tengah Sosialisasikan Pergub Nomor 27 Tahun 2025 ke Sejumlah Perusahaan di Mateng

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mateng – Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Regional (UPTD PPRD) Kabupaten Mamuju Tengah melakukan kunjungan sekaligus sosialisasi Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Nilai Perolehan Air Permukaan (PAP) kepada sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Mamuju Tengah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan […]

expand_less