Kesbangpol Sulbar Perkuat Koordinasi Cegah Dini ATHG Jelang Idulfitri 1447 H

Intuisi.id, Mamuju – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Mamuju, Rabu (4/3/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi antara Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan tugas serta fungsi di bidang kewaspadaan dini.

Darwis Damir mengatakan, koordinasi lintas tingkat pemerintahan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di daerah.

“Kesbangpol memiliki peran strategis dalam melakukan cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi ATHG. Karena itu, sinergi antara provinsi dan kabupaten perlu terus diperkuat agar setiap dinamika di masyarakat dapat diantisipasi sejak awal,” kata Darwis.

Ia menjelaskan, penguatan koordinasi ini menjadi semakin penting menjelang pelaksanaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, yang biasanya diiringi dengan meningkatnya mobilitas masyarakat serta berbagai aktivitas sosial di daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah daerah agar potensi kerawanan dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

Selain itu, Darwis juga menekankan pentingnya peran Kesbangpol kabupaten dalam membangun komunikasi yang intensif dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta aparat keamanan.

“Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, kita dapat menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat, sehingga perayaan Idulfitri dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan,” ujarnya.

Darwis menambahkan, langkah penguatan koordinasi tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya seluruh perangkat daerah meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah.

Menurutnya, Gubernur Sulbar mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi, mempercepat deteksi dini terhadap berbagai potensi kerawanan, serta menjaga kondusivitas wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang aman, stabil, dan berkelanjutan.

“Arahan Bapak Gubernur jelas, bahwa stabilitas daerah merupakan fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Sulawesi Barat. Karena itu, seluruh perangkat daerah, termasuk Kesbangpol, harus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan dini terhadap potensi gangguan di masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju, Usdi, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas perhatian serta dukungan dari Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat.

Menurut Usdi, koordinasi dan arahan dari pemerintah provinsi sangat membantu pemerintah kabupaten dalam memperkuat langkah-langkah kewaspadaan dini di daerah.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk penguatan sinergi antara Kesbangpol provinsi dan kabupaten. Arahan dan koordinasi ini menjadi penting bagi kami dalam meningkatkan upaya deteksi dini terhadap berbagai potensi kerawanan di wilayah Kabupaten Mamuju,” ujar Usdi.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan guna menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.

“Terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri, kami akan terus melakukan pemantauan perkembangan situasi di masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar kondisi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” tambahnya.

Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk bertukar informasi terkait kondisi sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Mamuju serta berbagai potensi kerawanan yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Kesbangpol berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas daerah serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat di Sulawesi Barat. (*)