Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Gubernur Sulbar Tegaskan Sawit Komoditas Strategis, Penegakan Hukum Perusahaan Diperketat

Gubernur Sulbar Tegaskan Sawit Komoditas Strategis, Penegakan Hukum Perusahaan Diperketat

Intuisi.id, Pasangkayu – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu potensi strategis Indonesia, baik dari sisi ekonomi nasional maupun dalam dinamika politik komoditas global.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Rumah Jabatan Bupati Pasangkayu, Minggu, 22 Februari 2026.

Menurutnya, komoditas sawit memiliki peran fundamental dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah yang bergantung pada sektor perkebunan.

“Kita ingin setiap perkebunan sawit memberi manfaat bagi negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Pasangkayu sendiri, sekitar 80 persen komoditas ekonominya berasal dari sawit,” ujar Suhardi Duka.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti aspek penegakan hukum di sektor perkebunan. Ia mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sekitar 829 hektare lahan sawit milik perusahaan yang berada di dalam kawasan hutan dan telah diambil alih negara.

Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa pemerintah kini semakin tegas dalam memastikan kepatuhan hukum di sektor perkebunan.

“Itu artinya bahwa tidak ada lagi yang saat ini karena dia kaya, karena dia dekat dengan kekuasaan maka ia merasa kuat. Ia merasa kuat, ia tidak bisa tersentuh oleh hukum, Tidak ada yang begitu sekarang,” tegasnya.

Gubernur Sulbar juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan daerah, termasuk pembayaran pajak air permukaan yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan ragu memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya.

“Mungkin dulu perusahaan sawit bisa bertindak seenaknya, tetapi sekarang tidak lagi. Jika tidak membayar pajak, pemerintah akan memberikan penegasan dan sanksi sesuai aturan,” katanya.

Menurut Suhardi Duka, penguatan regulasi dan pengawasan bertujuan menciptakan tata kelola perkebunan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

“Tidak ada yang kuat sekarang. Yang kuat adalah pemerintah dalam menegakkan hukum,” pungkasnya. (ADV)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Sofha Marwah Bahtiar Lantik Tiga Pjs Ketua TP-PKK di Tiga Kabupaten

    Sofha Marwah Bahtiar Lantik Tiga Pjs Ketua TP-PKK di Tiga Kabupaten

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Barat Sofha Marwah Bahtiar melakukan pelantikan Pjs Ketua TP PKK Kabupaten Mamuju, Majene dan Pasangkayu. Pelantikan dihadiri Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin secara virtual. Di tempat acara turut hadir Pjs Bupati Pasangkayu Maddareski Salatin, PJs Bupati Majene Habibi Azis, bersama […]

  • Pemprov Sulbar Akan Rehabilitasi Rumah Korban Banjir di Mamuju

    Pemprov Sulbar Akan Rehabilitasi Rumah Korban Banjir di Mamuju

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemprov Sulbar mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Banjir di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di Ruang Rapat Dinas Perkimtan Sulbar, baru baru ini. Pertemuan yang dimotori oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dipimpin langsung Plt. Maddareski Salatin, dihadiri oleh Bapperida Sulbar, BPBD Sulbar, […]

  • Kepala DKPPKB Sulbar Tekankan Peningkatan Kinerja Program 2026 bagi jajaran Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

    Kepala DKPPKB Sulbar Tekankan Peningkatan Kinerja Program 2026 bagi jajaran Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat), dr. Nursyamsi Rahim menegaskan pentingnya peningkatan kinerja seluruh jajaran dalam pelaksanaan program kerja tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam apel pagi bersama yang digelar di lingkungan DKPPKB Sulawesi Barat, Rabu 04 Januari 2026 Dalam arahannya, Kepala DKPPKB, dr. Nursyamsi Rahim […]

  • Libur Akhir Pekan Tidak Berlaku Untuk Polisi, Polresta Mamuju Gelar Pengaturan Arus Lalu Lintas

    Libur Akhir Pekan Tidak Berlaku Untuk Polisi, Polresta Mamuju Gelar Pengaturan Arus Lalu Lintas

    • 0Komentar

    Mamuju – Meskipun hari minggu libur personel satuan lalu lintas Polresta Mamuju terlihat sibuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sepanjang jalan Arteri Mamuju. Minggu (1/2/2026) Kasi Humas Polresta Mamuju Iptu Herman Basir mengatakan polresta mamuju setiap harinya fokus lakukan pelayanan, pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di jalan raya Namun khusus untuk hari […]

  • BPBD Sulbar Tinjau Titik Banjir Genangan Air di Kota Mamuju

    BPBD Sulbar Tinjau Titik Banjir Genangan Air di Kota Mamuju

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju — Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Arnidah, dan TRC BPBD Sulbar meninjau langsung sejumlah titik banjir genangan yang terjadi di wilayah Kota Mamuju pada Senin malam (6 Oktober 2025). Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi yang terdampak, termasuk […]

  • Junda Maulana Apresiasi ASN-Non ASN Pemprov Sulbar Raih Skor 2,76 “Baik” dalam Pengukuran Kompetensi Digital

    Junda Maulana Apresiasi ASN-Non ASN Pemprov Sulbar Raih Skor 2,76 “Baik” dalam Pengukuran Kompetensi Digital

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menyampaikan apresiasi atas capaian skor 2,76 dari skala 4 dengan predikat “Baik” dalam pengukuran kompetensi digital ASN dan Non-ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Capaian ini disampaikan dalam kegiatan Ekspose Hasil Pengukuran Kompetensi Digital yang dirangkaikan dengan Penutupan […]

expand_less