Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Data Terkini DKP Sulbar: Harga Ikan Kembung Capai Rp57.000/kg, Ini Faktor Penyebabnya

Data Terkini DKP Sulbar: Harga Ikan Kembung Capai Rp57.000/kg, Ini Faktor Penyebabnya

Intuisi.id, Mamuju – Perkembangan harga ikan sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi di Provinsi Sulawesi Barat pada Januari 2026 menunjukkan adanya variasi harga yang cukup signifikan antar kabupaten dan antar jenis komoditas. Perbedaan ini mencerminkan dinamika produksi, distribusi, serta struktur biaya pada masing-masing wilayah.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, terus memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah ini difokuskan pada pemantauan harga pangan strategis, termasuk komoditas perikanan yang memiliki kontribusi terhadap pembentukan inflasi daerah dan daya beli masyarakat.

Perkembangan Harga per Komoditas
Berdasarkan data pemantauan Januari 2026, komoditas ikan bandeng mencatat harga tertinggi di Kabupaten Mamuju sebesar Rp46.250/kg, diikuti Pasangkayu Rp44.000/kg dan Mamuju Tengah Rp40.000/kg. Harga lebih rendah tercatat di Majene Rp35.000/kg dan Polewali Mandar Rp34.400/kg.

Pada komoditas ikan cakalang, harga tertinggi berada di Pasangkayu Rp45.000/kg, disusul Mamuju Tengah Rp42.500/kg dan Polewali Mandar Rp41.333/kg. Di Mamuju harga tercatat Rp40.000/kg, sementara harga terendah berada di Majene Rp37.500/kg.

Untuk ikan kembung, Pasangkayu kembali mencatat harga tertinggi Rp57.000/kg, diikuti Mamuju Tengah Rp52.500/kg dan Mamuju Rp50.714/kg. Harga di Majene Rp47.778/kg dan terendah di Polewali Mandar Rp40.000/kg.

Komoditas ikan layang menunjukkan harga tertinggi di Mamuju Tengah Rp53.333/kg, diikuti Mamuju Rp49.286/kg dan Pasangkayu Rp49.000/kg. Harga di Majene Rp44.800/kg dan Polewali Mandar Rp37.000/kg.

Sementara itu, ikan tongkol relatif stabil pada kisaran Rp35.000/kg hingga Rp45.000/kg, dengan harga tertinggi di Pasangkayu Rp45.000/kg dan terendah di Majene Rp35.000/kg.

Adapun ikan tuna mencatat harga tertinggi di Pasangkayu Rp58.000/kg, diikuti Mamuju Tengah Rp53.333/kg, Majene Rp46.444/kg, Mamuju Rp45.000/kg, dan Polewali Mandar Rp43.000/kg.

Secara umum, Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah cenderung memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya.

Faktor Penyebab Disparitas Harga
Perbedaan harga antar wilayah dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan teknis, antara lain:

1. Perbedaan volume produksi dan musim tangkap, terutama dipengaruhi kondisi cuaca dan gelombang laut.

2. Biaya operasional penangkapan, termasuk harga bahan bakar, es balok, logistik, dan perawatan alat tangkap.

3. Biaya distribusi dan transportasi, khususnya pada wilayah dengan akses infrastruktur terbatas.

4. Rantai pemasaran, di mana panjangnya jalur distribusi dapat meningkatkan margin harga di tingkat konsumen.

5. Keseimbangan permintaan dan pasokan lokal, terutama pada daerah dengan konsumsi ikan yang tinggi.

Secara ekonomi, mekanisme pasar bekerja berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Ketika pasokan terbatas sementara permintaan tinggi, harga cenderung meningkat. Sebaliknya, wilayah dengan pasokan melimpah cenderung memiliki harga yang lebih stabil.

Dukungan DKP Sulbar dalam Pengendalian Inflasi
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendukung program Gubernur dalam pengendalian inflasi, salah satunya melalui penyediaan dan publikasi informasi harga komoditas perikanan secara rutin dan akurat.

“Penyediaan data harga yang transparan dan berbasis lapangan sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat merespons lebih cepat ketika terjadi gejolak harga,” ujar Safaruddin.

Ia menambahkan bahwa informasi harga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian inflasi, tetapi juga sebagai referensi bagi nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi.

Solusi Strategis yang Dapat Ditempuh
Untuk mengurangi disparitas harga dan menjaga stabilitas komoditas perikanan, pemerintah daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dapat menempuh beberapa langkah strategis:

– Penguatan sentra produksi dan pengembangan budidaya sebagai penopang pasokan ketika hasil tangkapan menurun.

– Peningkatan fasilitas rantai dingin (cold storage dan ice plant) guna menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan ikan.

– Optimalisasi distribusi antarwilayah, terutama dari daerah surplus ke daerah defisit.

– Efisiensi biaya operasional nelayan, termasuk fasilitasi akses BBM bersubsidi dan bantuan sarana tangkap.

– Digitalisasi sistem informasi harga dan produksi, untuk mempercepat akses data dan transparansi pasar.

Melalui sinergi kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan stabilitas harga ikan di Sulawesi Barat dapat terjaga, inflasi tetap terkendali, serta kesejahteraan nelayan dan daya beli masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Peringati Hari Paru Sedunia, RSUD Sulbar Edukasi Bahaya Polusi dan Vape

    Peringati Hari Paru Sedunia, RSUD Sulbar Edukasi Bahaya Polusi dan Vape

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dalam rangka memperingati Hari Paru Sedunia 2025, RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) menggelar penyuluhan dan edukasi kesehatan di depan ruang tunggu Rekam Medik, Kamis, 25 September 2025. Upaya ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen RSUD Sulbar untuk terus menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan […]

  • Pemkesra Sulbar Rapat Bahas Pergub Tentang Program Beasiswa Tahun 2026

    Pemkesra Sulbar Rapat Bahas Pergub Tentang Program Beasiswa Tahun 2026

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra Setda Prov. Sulbar menggelar rapat pembahasan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Beasiswa Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Pemprov Sulbar. Selasa (30/09/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, bersama Sekretaris Dinas Pendidikan, Safaruddin, serta dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli […]

  • Optimalkan Penerimaan Daerah, Bapenda Sulbar Bahas Penguatan PAD Bersama PT Jasa Raharja

    Optimalkan Penerimaan Daerah, Bapenda Sulbar Bahas Penguatan PAD Bersama PT Jasa Raharja

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan PT Jasa Raharja Perwakilan Mamuju dalam rangka membahas penguatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Bapenda Sulbar, Selasa, 13 Januari 2026. Langkah koordinasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan […]

  • KPU Mamuju Sukses Gelar Debat Kedua Paslon Bupati dengan Kondusif

    KPU Mamuju Sukses Gelar Debat Kedua Paslon Bupati dengan Kondusif

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – KPU Mamuju sukses melaksanakan debat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2024 di ballroom hotel Maleo Mamuju, Sabtu 9 November 2024. Meski pendukung kedua pasangan calon kerap meneriakkan yel-yel dukungan masing-masing, namun debat itu tetap berjalan dengan kondusif. Pada debat ini, masing-masing pasangan calon membawa sebanyak 50 pendukung. Hal […]

  • DPRD Samarinda Rancang Perda Kendalikan Ritel Modern Demi Jaga UMKM

    DPRD Samarinda Rancang Perda Kendalikan Ritel Modern Demi Jaga UMKM

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Menyikapi pesatnya ekspansi ritel modern di Kota Samarinda yang dikhawatirkan menekan ruang usaha pelaku UMKM, DPRD setempat melalui Komisi I mulai menyiapkan regulasi pengendalian. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, mengungkapkan pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk membatasi dominasi ritel besar agar tidak mematikan usaha masyarakat kecil. “Kami ingin […]

  • Disdikbud Sulbar Perkuat Kapasitas melalui Sosialisasi Platform Data Kinerja Pendidikan Nasional

    Disdikbud Sulbar Perkuat Kapasitas melalui Sosialisasi Platform Data Kinerja Pendidikan Nasional

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Jakarta – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri sosialisasi kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan pemutakhiran data Dapodik Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Kegiatan berlangsung di Atria Hotel Gading Serpong, Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, Kav. 2, Gading Serpong, dari […]

expand_less