Intuisi.id, Mamuju – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Mamasa, Suhadi Kandoa’, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Mamasa yang dipimpin langsung oleh Bupati Mamasa bersama jajaran hingga tingkat desa, didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mendengar kondisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pusat Kota Mamasa.
Menurut Suhadi Kandoa’, kunjungan lapangan tersebut merupakan langkah positif dan penting untuk memahami persoalan UMKM secara faktual.
Ia menilai, kondisi yang dihadapi para pelaku UMKM di lapangan saat ini tergolong berat dan membutuhkan kajian yang matang serta keterlibatan lintas instansi untuk menemukan solusi yang tepat.
“Persoalan UMKM ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan duduk bersama para pelaku usaha saja, tetapi juga harus melibatkan para pelaku jasa angkutan, karena semuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi,” ujar Suhadi Kandoa’, Selasa, 27 Januari 2025.
Ia berharap, Bupati Mamasa bersama seluruh jajarannya dapat menemukan solusi terbaik yang adil bagi pelaku usaha maupun pelaku jasa angkutan, tanpa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
Suhadi Kandoa’ juga menyoroti persoalan klasik yang kerap terjadi di lapangan, salah satunya keterbatasan infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung penataan aktivitas ekonomi di pusat kota. Namun demikian, ia menegaskan bahwa apa pun tantangannya, persoalan tersebut tetap menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.
Salah satu problem utama yang disorot adalah konflik antara pelaku usaha menetap dengan pedagang keliling yang menggunakan sepeda motor, yang di Mamasa dikenal dengan sebutan Pa’Gandeng.
“Pelaku usaha menetap merasa dirugikan karena Pa’Gandeng lebih leluasa mangkal dan menjemput pembeli. Sementara pedagang menetap biasanya baru didatangi pembeli setelah barang yang dicari di Pa’Gandeng tidak ditemukan, apalagi lokasi usaha mereka kurang strategis,” jelasnya.
Ia menyebut persoalan tersebut sebagai pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa yang harus segera dipikirkan dan dicarikan solusi komprehensif.
Selain persoalan tersebut, Suhadi Kandoa’ menegaskan masih banyak permasalahan lain di lapangan yang perlu diselesaikan bersama demi menciptakan kenyamanan masyarakat.
Menurutnya, jika dikelola dengan cermat dan cerdas, sektor UMKM dan jasa angkutan justru berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa merugikan pelaku usaha maupun pelaku jasa.
Saat ditanya terkait solusi konkret, khususnya bagi pedagang sayur yang belakangan mengalami penurunan omzet, Suhadi Kandoa’ menjawab dengan nada santai namun penuh makna.
“Pak Bupati dan jajarannya tinggal bagaimana memfasilitasi kerja sama antara pedagang sayur dengan dapur MBG, supaya bisa menjadi mitra tetap. Ini juga sejalan dengan harapan Bapak Presiden untuk pemberdayaan masyarakat lokal,” ujarnya sambil tersenyum. (*)
