Bapperida Sulbar Kawal Ketat Pembahasan RAPBD 2026, Pastikan Selaras RKPD dan RPJMD

Intuisi.id, Mamuju – Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap krusial. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar tampil sebagai salah satu aktor kunci dalam pembahasan intensif Rancangan APBD (RAPBD) 2026 bersama DPRD Sulbar.

Pembahasan yang berlangsung di Kantor DPRD Sulbar, Kamis, 20 November 2025, melibatkan Badan Anggaran (Banggar), komisi-komisi DPRD, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Kehadiran Bapperida sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berperan penting dalam memastikan seluruh rencana anggaran OPD terintegrasi secara utuh dengan dokumen perencanaan daerah, yakni RKPD dan RPJMD.

Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 tidak semata-mata soal angka, melainkan memastikan bahwa setiap program yang direncanakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

“Bapperida memastikan semua program yang diusulkan OPD memiliki benang merah dengan agenda pembangunan daerah. Tidak ada ruang bagi kegiatan yang tidak berdampak atau sekadar rutinitas,” ujar Darwis.

Ia juga mengungkapkan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana selaku Ketua TAPD, telah memberikan arahan tegas agar penyusunan anggaran tahun 2026 mengedepankan prinsip kehati-hatian dan efisiensi fiskal.

“Sesuai arahan Pak Sekprov, kita menghindari kegiatan yang tidak memiliki daya ungkit ekonomi. Anggaran harus fokus pada program prioritas yang mempercepat pertumbuhan, memperkuat layanan dasar, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” lanjutnya.

Senada dengan itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, juga mengamanatkan agar APBD 2026 menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil.

“Anggaran adalah instrumen utama kesejahteraan rakyat. Di Bapperida, tugas kami memastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat dan mendukung pemulihan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tegas Darwis.

Selama proses pembahasan, Bapperida secara aktif mendampingi OPD dalam memaparkan rencana program strategisnya kepada Banggar dan komisi-komisi DPRD. Peran ini menjadi jembatan antara kebutuhan teknis perangkat daerah, arah kebijakan pimpinan daerah, serta fungsi pengawasan legislatif.

Bapperida Sulbar pun berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan hingga tahap pengesahan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbasis data. Harapannya, APBD 2026 yang ditetapkan nanti benar-benar menjadi motor penggerak bagi terwujudnya Sulawesi Barat yang maju, mandiri, dan sejahtera. (*)