Dukung Tata Kelola Akuntabel, Biro Organisasi Sulbar Lakukan Monev dan Identifikasi UPTD di Kabupaten Majene

INTUISI.ID, Mamuju – Tim Kerja Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Majene, Kamis, 2 Oktober 2025.

Kegiatan yang menyasar sejumlah UPTD ini sebagai bentuk dukungan Misi ke-5 Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

UPTD pertama yang disambangi tim yang terdiri dari Penelaah Teknis Kebijakan, Masykur didampingi Analis Kebijakan, Karmila, Melati dan Agus Salim yakni UPTD Balai Benih Ikan Pantai Poniang dan diterima dengan baik Kepala UPTD Irwan Latif.

Irwan Latif dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim kerja dari Biro Organisasi Setda Sulbar yang melaksanakan monev yang akan memacu opitmalisasi kinerja di UPTD yang dia pimpin.

Ia menambahkan, UPTD yang dipimpinnya masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi.

‘’Kami di UPTD ini masih membutuhkan beberapa jabatan fungsional seperti analis akuakultur dan beberapa jabatan fungsional lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target yang ditetapkan,’’ kata Irwan.

Senada Irwan Latif, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi, Maula Rahmat menjelaskan mengenai kendala UPTD yang dipimpinnya yakni minimnya SDM.

‘’Jumlah pegawai saat ini hanya 2 orang yakni hanya kepala UPTD dan seorang staf pelaksana, sementara pejabat Kasubag Tata Usaha saat ini kosong. Untuk jabatan fungsional, sama sekali tidak ada sehingga pelaksanaan pencapaian target kinerja tidak maksimal,’’ terang Maula Rahmat.

Sementara di UPTD Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, tim disambut Dewi Hidayanti yang mewakili Kepala UPTD yang turun lapangan.

“Kami menyambut baik kunjungan dari teman-teman Biro Organisasi, semoga melalui monev ini kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan secara bersama-sama terhadap pengimplementasian penataan kelembagaan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, di UPTD Jalan dan Jembatan ini,’’ujar Dewi.

Menjawab keluhan UPTD Balai Benih Ikan Pantai Poniang dan UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi mengenai kurangnya jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, Analis Kebijakan Biro Organisasi, Karmila menjelaskan bahwa untuk kebutuhan jabatan fungsional sudah dalam proses pengusulan permohonan rekomendasi ke instansi Pembina.

‘’Mengenai kebutuhan jabatan fungsional sudah dalam proses pengusulan permohonan rekomendasi ke instansi Pembina untuk mendapat penetapan formasi dari Menpan RB,’’ kata Karmila. (*)