Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Junda Maulana Sampaikan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Ranperda APBD 2026

Junda Maulana Sampaikan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Ranperda APBD 2026

INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Barat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Jawaban tersebut disampaikan oleh Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Kantor DPRD Sulbar, Kamis, 11 September 2025.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, St. Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua II Munandar Wijaya dan Wakil Ketua III Abdul Halim.

Dalam jawabannya, Pemerintah Provinsi Sulbar menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan, saran, dan kritik yang diberikan fraksi-fraksi DPRD. Menurut Junda, pandangan fraksi menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan fiskal daerah ke depan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi dan menerima semua masukan, saran, dan kritikan yang disampaikan. Itu adalah bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan APBD yang berpihak pada rakyat,” tegas Junda Maulana.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyempurnakan program-program pembangunan, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi salah satu usulan fraksi terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi menyatakan akan melakukan kajian mendalam.

“Kami akan mengevaluasi secara komprehensif kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, termasuk dampaknya terhadap keuangan daerah dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kajian ini akan melibatkan kepolisian, masyarakat, dan Jasa Raharja,” jelas Junda.

Jawaban Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD. Kerja sama ini dinilai krusial untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sekaligus mengelola keuangan daerah secara efektif, transparan, dan akuntabel.

“Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci dalam menjawab tantangan fiskal dan memastikan setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Junda.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda APBD 2026 sebelum memasuki tahap lanjutan di Badan Anggaran DPRD Sulbar. (ADV)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Bidang Linjamsos Dinsos Sulbar Gelar Rapat Internal Bahas Realisasi Anggaran 2025

    Bidang Linjamsos Dinsos Sulbar Gelar Rapat Internal Bahas Realisasi Anggaran 2025

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat internal membahas realisasi anggaran tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Linjamsos tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, dan dihadiri seluruh pejabat fungsional serta staf, Selasa, 4 November 2025. Rapat ini menjadi momentum evaluasi pelaksanaan program […]

  • Sekda Junda Maulana Tekankan Konsolidasi dan Disiplin Kinerja Selama Ramadan

    Sekda Junda Maulana Tekankan Konsolidasi dan Disiplin Kinerja Selama Ramadan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemprov Sulbar melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN). Kali ini berlangsung berbeda. Digelar secara virtual untuk menghormati umat Islam yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan mulai Rabu 18 Februari 2026. Sekda Provinsi Sulbar Junda Maulana menyampaikan, atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi internal dan penguatan kinerja […]

  • Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar Berikan Arahan kepada Anggota Posko

    Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar Berikan Arahan kepada Anggota Posko

    • 0Komentar

    IIntuisi.id, Mamuju – Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulawesi Barat (Sulbar) sekaligus Koordinator Regu 3 Posko Siaga Darurat, Herman, memberikan arahan kepada anggota regu dalam rangka memastikan kesiapsiagaan optimal menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Sulbar. Pengarahan tersebut berlangsung di Posko Siaga Darurat, Minggu 30 November 2025, Pukul 20.00 Wita. Dalam arahannya, Herman menekankan […]

  • RSUD Taman Husada Bontang Tingkatkan Layanan Kesehatan dengan CT Scan 128 Slice Philips

    RSUD Taman Husada Bontang Tingkatkan Layanan Kesehatan dengan CT Scan 128 Slice Philips

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – RSUD Taman Husada Bontang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan menghadirkan alat diagnostik canggih, salah satunya adalah CT Scan 128 Slice Philips. Fasilitas terbaru ini kini tersedia di ruang Radiologi rumah sakit, memungkinkan warga Bontang mendapatkan layanan kesehatan modern tanpa perlu keluar daerah, terutama untuk kebutuhan seperti terapi radiasi, operasi bedah, dan […]

  • Pemprov Sulbar Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Siswa Polman Sambut Antusias

    Pemprov Sulbar Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Siswa Polman Sambut Antusias

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Polman – Dalam upaya merealisasikan program nasional makan bergizi gratis bagi siswa, Pemprov Sulawesi Barat mengadakan uji coba di SDN 066 Pekkabata dan SMPN 03 Pekkabata, Polewali Mandar, Rabu (30/10/2024). Acara ini dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Pj Bupati Polman Ilham Borahima, serta jajaran Forkopimda Polman. […]

  • Isbat Nikah Massal di Tommo, KemenHAM Sulbar Soroti Hak Anak dan Kepastian Hukum Keluarga

    Isbat Nikah Massal di Tommo, KemenHAM Sulbar Soroti Hak Anak dan Kepastian Hukum Keluarga

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mateng – Sebanyak 100 pasangan di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, mengikuti nikah dan isbat nikah massal terpadu, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membuka akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas status perkawinan dan keluarga. Pelaksanaan nikah dan isbat nikah massal tersebut melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta […]

expand_less