DPRD Samarinda Soroti Tingginya Pernikahan Anak, Minta Perubahan Budaya dan Penguatan Perlindungan

INTUISI.ID, SAMARINDA – Predikat Kota Layak Anak yang disandang Samarinda dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Masih tingginya angka pernikahan usia dini menjadi alarm bagi masa depan generasi muda di kota ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena tersebut. Ia menilai pernikahan anak bukan sekadar persoalan hukum, melainkan tanda lemahnya perlindungan serta edukasi yang seharusnya diterima oleh anak-anak.

“Pernikahan usia dini adalah situasi darurat. Ini menunjukkan masih minimnya kesadaran dan pengawasan dari lingkungan terdekat mereka,” ujar Puji.

Menurutnya, pencegahan tak cukup hanya melalui penindakan. Perubahan pola pikir dan budaya di masyarakat mutlak dilakukan.

Peran orang tua, tenaga pendidik, tokoh agama, dan perangkat pemerintah lokal dinilai sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.

“Selama akar budaya yang membiarkan pernikahan dini tidak disentuh, masalah ini akan terus berulang. Kuncinya adalah memperkuat ketahanan keluarga dan memberikan pendidikan sejak dini,” tegasnya.

Puji memaparkan, banyak kasus terjadi di luar jalur resmi, seperti melalui penghulu tidak terdaftar. Akibatnya, anak-anak yang menikah dini kerap putus sekolah, kehilangan kesempatan mengembangkan diri, dan terampas hak-hak lainnya.

“Mereka yang seharusnya masih belajar dan bermain, justru terbebani tanggung jawab rumah tangga. Dampaknya akan terasa pada kualitas SDM di masa depan,” jelasnya.

Selain faktor budaya, ia menyoroti kurangnya fasilitas publik ramah anak di berbagai kawasan, terutama daerah pinggiran. Ketersediaan taman bermain, ruang kreativitas, maupun layanan konseling remaja dinilai masih jauh dari cukup.

“Kota layak anak tidak cukup hanya sebagai label. Kita harus benar-benar menyediakan ruang aman dan sehat, baik secara fisik maupun sosial,” katanya.

Meski demikian, Puji mengapresiasi inisiatif awal Pemkot seperti penerapan Kartu Identitas Anak (KIA), kampanye literasi digital, dan pembangunan ruang ramah anak di sejumlah lokasi. Namun ia menekankan perlunya pemerataan akses hingga tingkat RT dan sekolah.

“Program yang bagus harus bisa dirasakan semua warga, bukan hanya di pusat kota,” terangnya.

Puji menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun budaya dan lingkungan yang melindungi masa kecil anak-anak Samarinda.

“Anak-anak adalah aset berharga. Mereka harus tumbuh tanpa tekanan yang merampas masa kecil mereka. Tugas kita adalah memastikan hal itu terwujud,” pungkasnya. (Him/Adv/DPRDSamarinda)