Pemprov Sulbar Perkuat Akses Keuangan Inklusif melalui KUR untuk Dongkrak Sektor Pertanian dan UMKM

INTUISI.ID, Mamuju – Biro Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulbar, yang berlangsung di Lt. 3 Ruang Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, baru -baru ini

Hadir Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Hamdani Hamdi, didampingi Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Asmar, Penelaah Tekhnis Kebijakan Firman dan beberapa staf fungsional dan struktural serta staf TATT.

Kehadiran Biro Ekbang dalam kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya percepatan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di Sulbar.

Rapat Pleno ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim, perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jajaran pemerintah daerah Sulbar dan enam kabupaten se-Sulbar.

Dalam pertemuan ini membahas strategi perluasan akses keuangan daerah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat sektor pertanian dan UMKM di Sulbar.

Wakil Gubernur Salim S. Mengga menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Mudah-mudahan dengan materi dan arahan dari OJK dan LPS kita dapat mengelola keuangan daerah dan usaha-usaha potensial di Sulbar dengan lebih baik,” kata pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) ini.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Amujib. Wakil Gubernur juga menyoroti kondisi ekonomi Sulbar yang belum mengalami percepatan meskipun inflasi terkendali. Menurutnya, komoditas penyumbang inflasi justru berasal dari luar Sulbar dan tidak memberi nilai tambah bagi petani lokal.

“TPAKD Sulbar melihat sektor jasa keuangan sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah ini, terutama melalui pembiayaan skema KUR,” ujar Amujib.

Program ini dinilai mampu mendorong peningkatan produksi pertanian, pemberdayaan UMKM, serta mempercepat implementasi kebijakan pembangunan melalui program Quick Wins dan kebijakan panca daya.

“Dengan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, serta pendampingan dari instansi teknis, diharapkan tercipta ekosistem bisnis yang sehat. Keberadaan Off Taker atau kepastian pasar juga diyakini akan meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani,” ungkapnya.

Sinergi antara sektor pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan dinilai sangat penting. Pertanian menyediakan komoditas berkualitas, perdagangan mendistribusikannya secara efisien, dan sektor jasa keuangan menyediakan akses permodalan yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh rantai pasok tersebut.

“TPAKD Sulbar terus memperkuat kolaborasi ini melalui berbagai program, seperti bantuan untuk 1.000 UMKM, pengembangan infrastruktur jalan dan pelabuhan, fasilitasi akses permodalan, serta pelatihan kewirausahaan,” tutur Amujib.

Pemprov Sulbar berharap kerja sama dengan OJK dan Lembaga Penyalur KUR semakin konkret. Dengan begitu, Sulbar tidak hanya menjadi penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) tetapi juga penopang ekonomi regional Sulawesi yang berkelanjutan dan mandiri.

“Kami mengharapkan kerja sama dan peran OJK melalui pengawasan, pembinaan dan langkah konkret pada lembaga penyalur KUR agar Sulbar tidak hanya mengamankan posisinya sebagai penyangga pangan IKN, tetapi juga sebagai penopang ekonomi regional Sulawesi sekaligus terus bergerak maju memandirikan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Hamdani Hamdi mengungkapkan bahwa dalam rangka percepatan dan memperluas akses keuangan bagi kelompok usaha, Pemprov Sulbar telah fasilitasi melalui program penyaluran KUR.

“Dalam program ini, Pemprov Sulbar telah fasilitasi sebanyak 10 petani pisang cavendish di Kabupaten Pasangkayu dan 15 petani pisang cavendish di Mamuju. Hal ini sebagai wujud percepatan akses keuangan bagi masyarakat di Sulbar, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif,” ujarnya. (*)